Ilustrasi becak

@Rayapos | Jakarta – Rencana legalisasi becak menuai banyak kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Karena becak dianggap sudah tidak layak di Jakarta. Ditambah lagi, becak akan berbenturan dengan angkutan umum lainnya.

“Kita mau tahu anggaran yang diajukan di Dishub berapa, kajiannya bagaimana ini akan gesekan dengan KWK jalannya pun sudah sempit,” kata anggota komisi B Ida Mahmudah dalam rapat pendalamam KUPA PPAS APBD 2019 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Baca juga:

Ini Video Anak Pramuka Teriak “2019GantiPresiden”, Gus Ipul Protes

Jokowi Beri Kuliah Umum di UKI, Rektor: Baru Kali Ini Presiden Datang

Dia pun meminta agar Gubernur Anies Baswedan memgurungkan niatnya dalam melegalkan becak. Terlebih gubernur DKI Jakarta sebelumnya sudah berupaya keras meniadakan wilayah operasional becak di Jakarta.

“Jadi saya kira Gubernur harus menghormati pimpinan sebelumnya, karena kalau sudah dilegalkan kita akan susah lagi mentiadakannya,” ucapnya.

Pendapat senada juga disampaikan anggota komisi B, Bimo Hastoro yang menanyakan jumlah anggaran untuk legalisasi Becak melalui Dishub DKI Jakarta.

Ia pun mengingatkan SKPD untuk memperhatikan regulasi dari setiap pos anggaran yang diajukan.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak mau jika anggaran sudah diajukan melalui komisi, namun payung hukumnya berupa pergub ataupun perda baru menyusul dibuat.

“Berapa anggarannya, dan diperhatikan payung hukumnya, jangan sampai anggaran diminta tapi payung hukumnya menyusul,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi yang juga ketua fraksi PKS langsung meluruskan.

Ia menyebut rencana legalisasi becak bukan untuk menghadirkan becak baru. Akan tetapi revisi perda nomor 8 tahun 2007 tersebut untuk mengatur wilayah operasional becak yang sudah ada di Jakarta sekitar 1.400 unit.

“Jadi sekarang itu realitanya di Jakarta ada becak 1.400. Selama ini ada becak, nah 1400 itulah yang akan diatur, jangan salah menangkap menghadirkan becak seperti zaman dahulu,” tegas Suhaimi.

Dia mengaku, pihaknya sudah menanyakan hal ini lamgsung kepada Gubernur Anies Baswedan. Kata dia, Gubernur Anies sepakat tidak akan menghadirkan becak baru tapi Gubernur hendak mengatur 1.400 becak tersebut ke dalam tempat wisata.

“Diatur becak tidak membuat macet, dan penarik becak itu tenang, jangan sampai ada kesalah pahaman, enggak bukan (menambah becak baru) itu maksudnya. saya udah tanya Gubernur, untuk mengatur yang 1.400,” tandasnya.

BAGIKAN