Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani

@Rayapos | Jakarta – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani menyambut baik pengajuan anggaran operasional Unit Karang Taruna (UKT) sebesar Rp 16,3 milliar dalam KUPA-PPAS tahun anggaran 2019.

Namun dia meminta agar Pemprov DKI DKI Jakarta melakukan seleksi ketat struktur organisasi Karang Taruna hingga tingkat RW.

“Pada prinsipnya kami mendukung saja, tapi kita minta diverifikasi dulu struturnya, pengurusnya di tingkat RW karang taruna, pengurusnya, alamatnya, teleponnya,” kata William Yani saat di hubungi Rayapos, Kamis (25/10/2018).

Selain itu politisi PDIP ini juga menyarankan, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan penjelasan secara rinici terkait alasan penambahan anggaran tersebut.

Sebab diketahui salah satu alasan penambahan operasional karang Taruna hingga tingkat RW, Gubernur ingin kegiatan karang taruna juga menggerakan kewirausahaan.

“Nah itu dia maksud saya gini loh, ada penjelasannya dulu, meskipun kita gak masalah untuk setujui, kewirausahan bagaimana? Jangankan rakyat biasa kadang-kadang anggota dewan juga gak ngerti, ini maksud saya tolong dirinci, bahasanya bahasa teknis dilapangan, jangan retorika lagi,” ungkapnya.

Menurut Yani, komisinya mendukung terkait pengajuan anggaran tersebut, setelah jawaban rinci dapat dijelaskan komisi A menjamin bakal mengamini anggaran UKT di tingkat RW.

“Prinsipnya kita setuju, asal patokan dari Gubernurnya jelas, apakah nanti diberikan lewat koperasi, dan termasuk revisi pergubnya sebagai payung hukum sudah selesai,” pungkasnya.

Dikabarkan sebelumnya Pemprov DKI mengajukan anggaran operasional Unit Karang Taruna (UKT) sebesar Rp 16,3 milliar dalam KUPA-PPAS tahun anggaran 2019.

Anggaran ini bakal dititipkan di tiap kelurahan. Per bulan UKT mendapatkan anggran Rp 500 ribu. Anggaran dapat dicairkan setiap enam bulan sekali.

Sambil menunggu pengesahan anggarn ini, Pemprov DKI berencana merevisi pergub nomor 8 tahun 2012 tentang karang taruna yang menjadi ‘cantelan’ dalam pemberian amggaran sebelumnya. Namun di pergub itu, dana tersebut hanya diberikan untuk tingkat provinsi.

BAGIKAN