Kepala Dinas Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Jafar (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran pengadaan lahan ruang terbuka hijau makam di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 400 milliar untuk Dinas Kehutanan dalam APBD Perubahan 2018.

Anggaran yang diajukan sebelumnya sekitar Rp 300 milliar di tambah Rp 100 milliar dari usulan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Jafar menjelaskan, anggaran yang telah disetujui ini khusus untuk pembebasan lahan ruang terbuka hijau pemakaman.

“Untuk pemakaman itu kita ngajukan 300 milliar, dewan menyetujui, ada penambahan dewan Rp. 100 m, jadi Rp. 400 san jumlahnya. Itu adalah pembebasan lahan untuk RTH pemakaman,” kata Jafar di Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Adapun jumlah kebutuhan pengadaan tanah ruang terbuka hijau makan di wilayah DKI Jakarta seluas 2952 m2 untuk 20 lokasi. Namun ia belum bisa menyebutkan dimana lokasinya.

“Kita sudah ada lokasinya, catetannya sudah ada, tapi kalo gak slah di daerah timur,” ucapnya.

Kendati disetujui, salah satu anggota Badan Anggaran dari fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah meminta persetujuan ini menjadi catatan Badan Anggaran.

Sebab ia menilai Kepala Dinas Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tidak mengerti mekanisme pembelian lahan.

Politisi PDI perjuangan ini mengatakan, dalam waktu dua bulan ini pembelian lahan tersebut tidak masuk diakal, pasalnya anggaran tersebut baru bisa dijalankan pada bulan november 2018.

“Kemendagri itu tidak bisa dengan waktu dua bulan pembelian lahan segitu tidak masuk diakan, Pembahasan anggaran itu selesai paling tidak september, november baru bisa dijalanain, kedua itu bukan urgen, banyak hal lain yang bisa diselesaikan buat subsidi orang tidak mampu,” jelasnya.

Selain itu Ida meminta Badan Anggaran untuk mencatat persetujuan anggaran tersebut, menjadi catatan khusus.

Pasalnya saat disebutkan secara lisan, kepala dinas menyebut penambahan anggaran pembebasan lahan RTH pemakaman seluas 12 hektar. Namun setelah dibuat penyataan tertulis, Dinas Kehutanan hanya menyampaikan jumlah seluas 7,5 hektar secara tertulis.

“Iya Banggar setuju agaran itu, namun saya meminta menjadi catatan bahwa saya tidak setuju, tadi dana sekian untuk beli 12 hektar ya sudah kita minta buat tertulis, ternyata hanya hanya 7,5 hektar. Dia tidak mampu dengan anggaran segitu, dari pada mesti belanja lagi. Saya tidak setuju ada catatan,” kata Ida.