Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membatalkan penambahan anggaran pembangunan Waduk Situ Embung dan kelengkapan aliran timur. Anggaran yang dikoordinatori Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp 24.341.485.956 milliar ini, ditolak.

Anggaran sebanyak itu rencananya digunakan untuk pembangunan Waduk, Cimanggis, Kampung Rambutan dan Jagakarsa dan sejumlah kelengkapan aliran air di wilayah timur.

Baca juga:

DKI Jakarta Paling Banyak Pekerjakan PNS Terpidana Korupsi

Disangka Curi Start Kampanye, Jokowi Malah Tertawa

Sandiaga: Erick Thohir Nangis di Sebelah Saya

Pimpinan Banggar, Mohammad Taufik mengatakan pembatalan penambahan anggaran tersebut karena dinilai waktunya yang terlalu mempet untuk membangun waduk situ dan embung.

“Bukan soal batal membatalin, cukup gak waktuya kalau bikin waduk sekarang sampai bulan Desember. Cuma dikit sih 24 M (anggaran), kan yang lain udah jalan,” kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI kepada Rayapos, Jumat (14/9/2018).

Ia ragu untuk menambahkan anggaran jika proyek tersebut menggunakan sistem swakelola. Menurutnya, sistem swakelola sangat kurang baik secara manajemen keuangan.

“Kalau pembangunan kan rasanya gak elok kalau swakelola, itu riskan, dia yang merencanakan dia yang menganggarkan, dia yang merencanakan dia yang bayar, secara sistem managemen keuangan kan gak bener,” ungkapnya.

Taufik juga meminta rencana pembangunan Waduk Situ dan embung lebih komperensif. Agar waduk juga bisa dinikmati sebagai temap rekreasi warga setempat.

“Saya minta kalau bikin waduk itu yang bener, ada jalan buat jogging track ada buat hijau, sehingga waduk jadi tempat rekreasi juga. Kayak di tempat gue, waduk di belakang rumah orang kalau kotor disalahin,” kata dia.

Sementara itu Sekretaris Kepala Dinas Sumber Daya Air, Rodia mengungkapkan, pihaknya berani menjalankan pembangunan waduk dengan sistem swakelola. Terlebih pihaknya sudah menggunakan sistem e-katalog.

“e-katalog kan tinggal klik-klik, kita beli langsung sudah posisi terpasang,” katanya.

Selain itu ia memaparkan pembangunan waduk juga tidak sekaligus, karena dinas SDA juga memperhatikan pengamanan aset dan pembebasan lahan.

Sambil proses berjalan kata dia, dinas SDA sudah bisa melakukan belanja pembangunan pengaman aset (pemagaran) dengan menggunakan sitem e-katalog.

“Waduk itu pembebasannya kan nggak sekaligus, sedikit-sedikit, nah pengamanan aset itu bisa, kita belanja berapun bisa, karena kita pakai e-katalog, kita beli yang langsung jadi tinggal pasang,” ucapnya.

Diinformasikan untuk pembangunan waduk situ dan embung dinas SDA menargetkan 108 jumlah waduk yang berada di beberapa wilayah kota Jakarta dan kota penyangga.

Untuk pembangunan waduk di wilayah kota penyangga bakal diberikan dengan sistem hibah dari Pemprov DKI kepada beberapa wilayah penyangga seperti Jabodetajur.