DPRD: Pembenahan Terminal Induk Banjarmasin Sambil Jalan

@Rayapos | Banjarmasin: Anggota komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Fikri berpendapat, seiring penyerahan kewenangan dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi, pembenahan pengelolaan terminal induk Banjarmasin bisa sambil jalan.

“Jangan karena masalah penyelesaian administrasi serah terima belum tuntas, sehingga pengelolaan terminal induk di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut seakan stagnan atau terkesan kurang jelas dan kurang maksimal,” katanya di Banjarmasin, Senin.

Namun, lanjut anggota komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu, penyelesaian administrasi berkaitan serah terima terminal induk Banjarmasin atau tipe B tersebut harus sesegera mungkin.

Sebagai contoh masalah yang berkaitan dengan keuangan atau aset, mungki perlu segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan saja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sarannya.

Konsultasi dengan Kemenkeu tersebut, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel itu, agar hal-hal yang berhubungan keuangan dan aset tidak menjadi masalah nantinya.

“Karena masalah keuangan cukup rawan. Salah sedikit saja bisa berdampak pada masalah hukum, yang semua pihak tentunya tidak menginginkan jerat hukum tersebut,” tuturnya.

Oleh sebab itu pula, perlu kehati-hatian dalam tindak lanjut serah terima kewenangan pengelolaan terminal induk dari pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.

“Memang kita akui, untuk merenovasi total terminal induk di Jalan A Yani kilometer (km) enam Banjarmasin itu, Pemkot setempat tidak sedikit mengeluarkan pembiayaan,” demikian Fikri.

Serah terima kewenangan pengelolaan terminal tersebut sebagai tindak lanjut/pelaksanaan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pemberlakuannya paling lambat tahun 2017.

Dalam UU 23/2014 tersebut ada beberapa urusan yang kewenangan pengelolaan beralih dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada Pemprov setempat, antara lain bidang pertambangan, kehutanan dan perhubungan (terutama pengelolaan terminal tipe B).

Berdasarkan UU 23/2014 itu pula, pengelolaan terminal tipe A (regional) menjadi kewenangan pemerintah pusat – dalam hal ini Kemenhub, tidak lagi berada pada Pemprov, sebagaiman halnya terminal di Jalan A Yani km17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Comments

comments

LEAVE A REPLY