DPRD – PLN Bahas Pemasangan Listrik Daerah Terpencil

Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bersama manajemen PT Perusahaan Listrik Negara, Februari membahas perluasan pemasangan jaringan listrik di daerah terpencil Februari 2017. (Foto: republika.co.id)

@Rayapos | Kotabaru: Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bersama manajemen PT Perusahaan Listrik Negara, Februari membahas perluasan pemasangan jaringan listrik di daerah terpencil Februari 2017.

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah, di Kotabaru, Selasa, mengatakan seharusnya agenda pembahasan terkait penambahan jaringan listrik di daerah-daerah digelar Januari 2017.

“Namun karena adanya kesibukan dewan berkoordinasi dengan sejumlah pihak baik di provinsi dan pusat, terkait kisruh pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka agenda dengan PLN tertunda hingga Februari,” kata Alfisah.

Diungkapkannya, terkait dengan permasalahan pemerataan jaringan listrik di daerah, sebenarnya menjadi ranah eksekutif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya, karena memang menyangkut hal teknis.

Tetapi karena banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke dewan, maka sudah semestinya para wakil rakyat ikut dalam penanganan masalah yang mengangkut hajad hidup masyarakat Bumi Saijaan ini.

Menurut Alfisah, melalui kewenangan yang ada, legislatif mendorong kepada eksekutif dalam membuat kebijakan terkait permasalahan ini. Bersamaan itu, dukungan tetap akan diberikan misalnya jika diperlukan legislasi sebagai payung hukum dalam membuat regulasinya.

“Intinya demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas khususnya warga Kabupaten Kotabaru, DPRD akan selalu siap mendukung dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat,” tegasnya seraya menyebut tentunya semua itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan konstitusi.

Sebelumnya, Ketua DPRD wanita pertama di Kotabaru ini disela-sela kunjungan kerja mendampingi Komisi II di Banjarbaru mengatakan, dalam agendanya banyak hal terkait PLN yang perlu dikonfirmasi.

“Salah satunya keluhan sekitar 80 warga yang mengaku telah membayar biaya sambung hingga jutaan rupiah, namun hingga tiga tahun ini belum juga disambung jaringan listri di rumah-rumah mereka,” kata Alfisah.

Menanggapi permasalahan tersebut, dia menjelaskan, manajemen PLN tidak pernah melakukan penerimaan biaya sambung aliran listrik ke rumah-rumah warga jika memang belum dibuka jaringan di daerah yang bersangkutan.

Soal adanya pendaftaran penyambungan yang kemudian diwajibkan membayar biaya dengan besaran tertentu, besar kemungkinan merupakan tindakan oknum perusahaan yang menjadi mitra PLN, dan bukan orang PLN.

Oleh karennya, dengan mengemukanya permasalahan tersebut, baik legislatif dan PLN wilayah Kalselteng melalui Cabang Kotabaru sepakat melakukan penelusuran dan mengidentifikasi masalah, selanjutnya mencarikan solusinya.

“Tindak lanjut atas temuan ini, kami (legislatif) akan mengundang pihak-pihak terkait khususnya masyarakat yang merasa sudah membayar biaya penyambungan listrik, kemudian perusahaan dan PLN untuk berkoordinasi,” terangnya.

Karena lanjut Alfisah, dari keterangan PLN wilayah Kalselteng, bagi daerah-daerah yang belum terdapat jaringan listrik induk, bisa memaksimalkan dengan unit diesel sebagaimana yang banyak diterapkan di daerah pedalaman.

Sebelumnya, Manajer Perencanaan Unit Induk Pembangunan (UIP) Kalimantan Bagian Tengah Hasmar Tarigan di Kotabaru, Kamis, mengatakan pembangunan PLTU Sigam sebelumnya sempat terhenti, kini dilanjutkan kembali dan selesai tahun ini.

Selain PLTU Sigam, kebutuhan listrik di Kotabaru akan dipasok daya dari pembangkit listrik wilayah Kalselteng, di Asam-asam, dan beberapa daerah lain dengan cara diinterkoneksikan listrik di Kotabaru dengan pembangkit wilayah Kalselteng.

Saat ini, PLN tengah melakukan proses pembangunan jaringan kabel dasar laut, dan pembangunan Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Batulicin-Kotabaru serta gardu induk Kotabaru.

Dengan jaringan dasar laut Batulicin-Pulaulaut, Kotabaru tersebut, maka listrik PLTU Sigam akan diinterkoneksikan dengan pembangkit wilayah Kalselteng yang juga sudah interkoneksi dengan daerah lain di Kalimantan.

“Sehingga apabila jaringan listrik yang diproduksi dari pembangkit listrik teaga diesel, maupun PLTU di Pulaulaut Kotabaru terjadi masalah, tidak sampai terjadi pemadaman,” ujarnya.

Karena pelanggan di Kotabaru tetap dapat dilayani dengan listrik produksi PLTU Asam-asam atau yang lainnya. [ant]

Comments

comments