DPRD Sumut Konsultasikan Dinamika Pemilihan Wagub

DPRD Provinsi Sumatera Utara bakal mengonsultasikan dinamika tentang pemilihan wakil gubernur yang diprotes Partai Kebangkitan Nasional Ulama ke Kementerian Dalam Negeri. (Foto: Ilustrasi)

@Rayapos | Medan: DPRD Provinsi Sumatera Utara bakal mengonsultasikan dinamika tentang pemilihan wakil gubernur yang diprotes Partai Kebangkitan Nasional Ulama ke Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman kepada Antara di Medan, Senin, mengatakan pemilihan yang telah dilakukan pada 24 Oktober 2016 tersebut bukan inisiatif dari DPRD.

Pemilihan yang dimenangkan calon dari Partai Hanura Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri.

DPRD Sumut telah melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik, sekaligus menyerahkan hasilnya ke Kementerian Dalam Negeri.

“Posisi kita tidak dalam posisi inisiatif, tetapi melaksanakan perintah atasan (Kementerian Dalam Negeri). Sudah kita kirim hasilnya, tinggal menunggu keputusan, tetapi tidak tahu bentuknya,” katanya.

Ia mengatakan DPRD Sumut menghormati langkah hukum yang dilakukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap pemilihan yang telah dilakukan.

Namun, DPRD Sumut tidak bisa mengambil inisiatif seperti pemilihan ulang sebagaimana yang diinginkan PKNU melalui surat tertanggal 5 Januari 2017.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, kami akan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” kata politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Brigen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung memenangkan pemilihan wagub dengan mengalahkan Idris Luthfi yang dicalonkan PKS.

Namun, PKNU yang menjadi salah satu parpol pengusung pasangan Gatot Pujo Nugroho-Erry Nuradi dalam pemilihan gubernur pada 2013 mengajukan keberatan karena dianggap tidak dilibatkan dalam pemilihan itu.

Dalam surat tertanggal 5 Januari 2017, Ketua DPW PKNU Sumut Muhammad Ikhyar Harahap dan Sekretaris M. Erwin Siregar meminta DPRD Sumut untuk melakukan pemilihan ulang.

Permintaan itu didasarkan atas putusan PTUN Jakarta Nomor W2TUN.1.3556/HK.06/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 yang membatalkan surat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Mekanisme Pengisian Jabatan Wagub Sumut. [ant]

Comments

comments