Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj protes keras terhadap statement Dubes Arab Saudi Osamah. Foto: Dok Rayapos

@Rayapos | Jakarta – Di tengah panasnya suhu politik Indonesia, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al Shuaibi malah jadi tukang kompor. Melalui Twitternya, Osamah dianggap memanasi situasi yang sudah panas.

Osamah memposting, bahwa berkumpulnya massa 212 di Monas, Minggu (2/12/2018) merupakan reaksi pembakaran bendera di Garut. Dan, pembakaran bendera (Tauhid) di Garut dilakukan organisasi menyimpang.

Ternyata, postingan Osamah itu juga sudah dihapus. Menggambarkan sikap ‘tukang kompor’ atau penghasut massa, untuk suatu informasi yang salah. Setelah menghasut, kemudian lari.

Pernyataan Osamah ini diprotes keras oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj lewat konferensi pers pada Senin (3/12/2018).

Said Aqil menyebut, Osamah melampaui batas karena telah mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia.

Pernyataan Said Aqil tersebut terekam dalam video yang telah tersebar di media sosial.

Seperti yang diunggah kembali oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean lewat akun twitternya @Ferdinand_Haean pada Senin (3/12/2018).

Dalam video tersebut, Said Aqil Siroj menyebutkan tiga sikap PBNU terhadap pernyataan Osamah dalam akun twitternya @Os_alshuibi; yang kini telah dihapus.

PBNU memprotes tindakan Osamah karena telah melakukan pelanggaran diplomatik.

“Dalam pandangan kami, pertama, Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik satu negara di luar kewenangannya.”

Dilanjutkan: “Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia, atas dasar ini kami menyampaikan protes keras,” jelas Said Aqil.

Kedua, Osamah telah sengaja menyebarkan fitnah yang menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jama’ah al munharifah atau organisasi sesat.

Padahal terkait hal ini, Gerakan Pemuda Ansor telah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran (bendera tauhid) tersebut.

“Dan tindakan tersebut keluar dari SOP (Standar Operational Procedur) GP Ansor. Bahkan kami keluarga besar NU menyesalkan kejadian tersebut,” jelas Said Aqil.

“Ketiga, mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi Arabia agar memulangkan, menarik Saudara Osama.”

Dilanjut: “Itu sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dalam mencampuri urusan politik negara Indonesia,” tutupnya.

Ditunggangi Politisi Demokrat

Pernyataan Said Aqil itu ditumpangi pernyataan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean lewat Twitter juga.

Ferdinand menulis demikian:

“Bakal ramai nih…!! Sy duga Arab sdh dukung ganti presiden Indonesia abisnya ga adil sihhhh,” tulis Ferdinand Hutahaean diakhiri emoticon senyum.

Dalam bahasa politik Indonesia, pernyataan Dubes Arab Saudi Osamah tersebut sudah ‘ditunggangi’ oleh kepentingan politik dalam negeri Indonesia. Artinya, hasutan Osamah sukses.

Sementara, Ketua Umum PP GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas lewat akun twitternya @gpanshor_satu; pada Senin (3/12/2018) menyatakan sikap serupa.

“Mas @Os_alshuibi hati2 kalau bersikap yaa. Ini negeri beradab. Anda offside terlalu jauh. Urusan negeri kami, sampean nggak perlu lah ikut2. Apalagi berstatemen dgn kebencian semacam itu. Sekarang, kami tunggu permintaan maafmu. Oke yaa?,” tulis Yaqut.

“Kalau tidak juga ada permintaan maaf, Kerajaan Saudi Arabia harus segera tarik pulang dubesnya. Sebelum terjadi komplikasi yang lebih serius! #pulangkanosamahsuabi,” tambahnya mengancam.

Ini cuitan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia terkait Reuni Akbar 212.

Kementerian Luar Negeri Protes Pernyataan Dubes Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al Suaibi.

Pihak Dubes Arab Saudi Dipanggil Kemenlu RI

Melalui akun Twitter-nya, Minggu (2/12/2018), Osamah Muhammad Al Suaibi menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas kemarin merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Osamah Muhammad Al Suaibi juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir mengatakan, setelah mengetahui soal twit tersebut, pihaknya langsung menghubungi Osamah Muhammad Al Suaibi.

“Pada Hari Minggu itu juga pihak Kemlu melakukan komunikasi via telpon dengan Dubes Saudi, tapi yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” ujar Armanatha kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

Selanjutnya, pada Senin (3/12/2018), pihak Kemlu memangil Wakil Dubes/Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta ke Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Kemenlu menyampaikan protes atas pernyataan Dubes Saudi di Twitter.

“Kami sampaikan Kemlu sangat menyesal dan kecewa pernyataan dalam media sosial Dubes Saudi di Jakarta,” ujar Armanatha.

Ia menegaskan, substansi pernyataan Dubes Osamah Muhammad Al Suaibi di Twitter tidak tepat.

“Secara etika penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam medsos Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik,” kata dia.

Menurut Tata, Wakil Dubes juga menyampaikan penyesalannya atas kondisi ini.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataan Dubes Saudi di Twitter itu adalah pendapat pribadi, bukan mewakili negara.

“Dia menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak mewakili Arab Saudi,” ujar pria yang akrab disapa Tata ini.

“Jadi sebelum ada surat dari GP Ansor dan press release dari PBNU, Kemenlu sudah terlebih dahulu menindaklanjuti masalah ini,” tambah dia.

Terkait langkah selanjutnya apakah akan memanggil langsung Osamah atau tidak, Tata mengaku masih menunggu agar yang bersangkutan kembali ke Indonesia terlebih dahulu.

“Sekarang masih di luar negeri,” ujar Tata.

Protes dari GP Ansor dan PBNU

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas melayangkan protes terhadap kicauan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi.

“Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai organisasi yang menyimpang secara aqidah dalam materi unggahan,” ujar Yaqut seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI. Protes terhadap kicauan Osamah juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendesak pemerintah untuk menyampaikan nota protes kepada Kerajaan Arab Saudi dan memulangkan Osamah. (*)

Simak videonya:

BAGIKAN