Dukung Langkah Gubernur, Komisi B Siap Turun Lokasi

@Rayapos | Ambon: Keluh kesah warga di Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) atas kehadiran PT. Gemala Borneo Utama (GBU) dengan aktivitas penambangan emasnya, akhirnya dijawab Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff. Ia berjanji menutup seluruh kegiatan perusahaan dimaksud.

Pernyataan Assagaff ini disampaikan setelah melakukan audiens dengan Tim Analisa Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) dengan SK Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) yang dibiayai Pemprov Maluku dan diketuai Prof. Agus Kastanya, Selasa (24/1). Tim Amdal Unpatti ini mempresentasikan hasil penelitian dan analisa, kepada Gubernur Maluku dan jajarannya, dimana hasilnya sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. ”Saya akan menutup aktivitas PT.GBU di sana (Pulau Romang, Kab.MBD-red), karena data dan hasil analisa tim Amdal dari Unpatti memperlihatkan dampak negatifnya cukup besar terhadap lingkungan hidup di sana. Dan otomatis saya bilang untuk stop semua kegiatan perusahan tersebut,” ujarnya.

Selain dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas PT. GBU selama ini, jelasnya, tim Amdal Unpatti juga memperlihatkan ada banyak kandungan tambang yang ada di perut bumi termasuk tambang emas di Pulau Romang. ”Makanya, kami ambil langkah untuk tutup seluruh kegiatan PT.GBU di sana,” tegasnya.

Menurutnya, bukan saja lingkungan alam dan habitat kehidupan menjadi rusak, tetapi atas temuan fakta lapangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menemukan berbagai tindak kriminal, berkurangnya pendapatan warga, hingga hak-hak masyarakat setempat yang ”dikebiri”.

Atas pernyataan Assagaff tadi, Komisi B DPRD Maluku pun menyatakan dukungan penuhnya. Bahkan, pihak Komisi B pun sudah melakukan rapat internal guna membahas langkah konkriot yang akan ditempuh. Hal ini dibenarkan Ketua Komisi B DPRD Maluku, Rein Toumahu,,SH, saat dikonfirmasi wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (26/1).

Menurutnya, pihaknya telah mengantongi informasi dari tim yang dibentuk Gubernur Maluku yang turun ke lokasi tambang. Dimana, berdasarkan hasil penelitiannya, Pulau Romang bukanlah daerah yang cocok untuk dijadikan sebagai daerah tambang, karena dampak lingkunganya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, dan pulaunya kecil. ”Fokus dari Komisi B adalah penyelesaian masalah tambang emas di Pulau Romang-MBD, dan kami telah mendapat informasi dari tim gubernur, bahwa Romang tidak bisa dijadikan daerah tambang. Dengan pertimbangan itu kami mendukung peryataan yang dilontarkan Gubernur Maluku untuk penutupan tambang di Romang, karena berdampak negatif sangat besar terhadap kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil kajian tim AMDAL Unpatti itu, diketahui bahwa selain dampak pada lingkungan, selama ini PT. GBU telah mengangkut material tambang, yang tidak sesuai ijin kerja. ”Informasinya seperti itu, tetapi kita tidak serta merta menerima informasi itu mentah-mentah, justru menjadi alasan kuat untuk Komisi B siap untuk meninjau langsung ke sana. Kita akan tentukan jadwalnya, tapi juga dengan cuaca yang mendukung,” pungkasnya.

Comments

comments