Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Veri Sanovri)

@Rayapos | Jakarta – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah meresmikan proyek properti Meikarta pada Oktober 2017 lalu. Saat itu, Luhut bilang bahwa Meikarta tidak bermasalah dari segi perizinan.

Namun, belakangan ini ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait masalah izin pembangunan mega proyek tersebut.

Luhut pun menjelaskan bahwa ucapannya terkait dengan izin Meikarta sudah selesai merupakan informasi dari pihak pengembang.

“Kan banyak izin di sana yang saya tidak saya tahu. Pas saya tanya, nggak ada masalah izin tadi,” kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Baca juga:

Terima Suap Proyek Meikarta, Total Harta Bupati Bekasi Ini Fantastis

Neraca Perdagangan Surplus, Jokowi: Ekonomi Kita Mulai Membaik

Lebih lanjut Luhut mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk dapat mengurus seluruh perizinannya.

“Ya nggak apa-apa. kalau kasus KPK kan urusan mereka, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi, kita harus ya, urus,” ungkap dia.

Setahun silam, saat Luhut menghadiri prosesi tutup atap atau toping off dua menara Meikarta milik Lippo Group, dia dengan yakin mengatakan bahwa proyek Meikarta tidak bermasalah.

Luhut memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.

“Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah,” kata Luhut, 29 Oktober 2017.

Ketika itu, Luhut juga menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta.

“Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun,” tambah dia.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus suap terkait izin proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, lalu Konsultan Lippo Group, Taryudi, Konsultan Purnama, Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.