Prof DR Ir Carunia Mulya Hamid Firdausy, pakar ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sedang memaparkan perekonomian Indonesia di kantor LIPI Jakarta, Kamis (1/10/2018). Foto: Puguh

@Rayapos | Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah sekarang, berdampak positif pada perekonomian nasional. Tapi, hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu cepat.

Demikian kata Prof DR Ir Carunia Mulya Hamid Firdausy, pakar ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/10/2018).

Itu sebabnya, lanjut Prof Carunia, gencarnya pembangunan infrastruktur belum kelihatan pada pertumbuhan ekonomi.

“Kita amati, pertumbungan ekonomi pada 2011 tercatat 4,9 persen. Sekarang 5,1 atau katakanlah 5,2 persen,” kata Carunia. Hanya bergerak naik 0,3 persen selama kurun tujuh tahun.

Presiden Jokowi sangat giat membangun infrastruktur, antara lain, bertujuan meningkatkan ekspor. “Itu sudah betul,” ujarnya.

Tapi, peningkatan ekspor tidak hanya karena hasil pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara. Tidak hanya itu. Melainkan ada beberapa fariabel lain yang mempengaruhi.

Dijelaskan, ekspor kita bakal naik jika barang dan jasa yang diekpor memiliki competitive advantage. Berdaya saing tinggi di pasar global. Daya saing tinggi, berarti barang dan jasa yang dijual, berkualitas tinggi dengan harga rendah.

Sedangkan, daya saing produk ekspor sangat berkaitan dengan peraturan (regulasi) terkait produsen dan iklim investasi.

Peraturan lokal terkait investasi yang rumit, membuat iklim investasi tidak kondusif. Investor akan mengeluarkan biaya tinggi untuk itu. Meskpun, belakangan ini Presiden Jokowi sudah banyak memangkas aturan lokal yang menyulitkan dunia usaha.

Aspek lain, legal certainly (kepastian hukum). Investor dan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum.

“Kalau ganti pimpinan, ganti peraturan, maka pengusaha bakal khawatir, bahkan takut berinvestasi ke sektor produksi,” tuturnya. Padahal, ‘ganti pimpinan ganti aturan’ adalah gaya Indonesia sejak dulu hingga kini.

Aspek lain, labour regulation (peraturan perburuhan). Ini menyangkut aneka peraturan, sistem upah, serta berbagai hak dan kewajiban karyawan.

“Kalau pembuat peraturan kalah oleh tekanan demo karyawan, minta naik gaji, cuti hamil dan lain-lain, maka pengusaha juga takut,” katanya.

Sebab, kondisi sekarang saja produk barang dan jasa kita tidak berdaya saing tinggi di pasar global. Apalagi jika upah buruh naik, jam kerja harus dikurangi dan semua tuntutan karyawan dipenuhi.

Jika semua tuntutan karyawan dipenuhi, maka pengusaha akan membebankan semua itu pada harga barang yang dijual. Akibatnya, harga barang kita naik di pasar global, dengan kualitas tetap.

“Akibatnya barang kita semakin tidak laku di pasar global,” tuturnya. Otomatis, ekspor merosot.

Maka, jika ekpor kita lemah, sementara volume impor kita tetap (apalagi kalau sampai naik) maka memperburuk perekonomian nasional. Efeknya bisa kemana-mana. Antara lain, menggerus cadangan devisa.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya. Antara lain, ditopang dari utang luar negeri. Sehingga, utang membengkak, sedangkan hasil nyata pada pertumbuhan ekonomi belum segera tampak alias membutuhkan waktu.

Dari perspektif ini, Prof Carunia menilai, pilihan Presiden Jokowi membangun infrastruktur, bertujuan sangat baik. Tapi, hasil positif ekonomi tidak bisa cepat tampak. Tidak instan.

Hasil positif bidang ekonomi dari investasi besar di bidang infratsruktur, pasti bakal kelihatan di masa depan.

Seperti dikatakan Presiden Jokowi pada pidato RUU APBN 2019 di Sidang Tahunan DPR, 16 Agustus 2018, pemerintah sudah membangun 12.783 kilometer jalan, sejak 2015 hingga sekarang.

Belasan ribu kilometer jalan yang dibangun pemerintah itu bakal kelihatan hasil positifnya di masa depan. Bukan sekarang.

Artinya, Jokowi memilih jalan yang tidak populer, jika dikaitkan dengan politik. Apalagi menjelang Pilpres sekarang.

Pertumbuhan ekonomi masih 5,2 persen, sedangkan biaya pembangunan infratsruktur cukup besar. Sehingga Jokowi tidak populer secara politis.

Tapi, jalan yang ditempuh Jokowi ini bakal membawa kebaikan Indonesia di masa depan.

Baca Juga:

UMP Jakarta 2019 Naik, Pemprov DKI Juga Berikan Ini

Ternyata Lion JT-610 Masih Nyicil ke Perusahaan China

Menolak Ajakan ML, Pria Ini Tusuk Perut dan Siksa Pacarnya di Kamar Mandi

Defisit Transaksi Berjalan

Sementara itu, pemerintah terus berusaha menurunkan defisit transaksi berjalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait lainnya untuk bisa mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

“Policy shifting tidak drastis supaya tidak memberikan shock tambahan. Maka, pengaruh pada CAD tidak langsung pada kuartal yang sama,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (1/11/2018).

Adapun saat ini fokus pemerintah masih akan memperbaiki CAD. Salah satu kebijakan yang dilahirkan adalah kewajiban menggunakan Biodiesel 20 persen (B20). Namun, kebijakan B20 pun masih menghadapi kendala.

“B20 dilaporkan masih ada halangan, baik itu di sektor transportasi maupun peralatan. Itu akan terus diperbaiki,” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pemerintah juga berupaya meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam industri nasional. Dia menyebut, SKK Migas telah melaporkan kenaikan penggunaan TKDN di sektor migas.

Selain itu, Kementerian Perindustrian, juga menyatakan kesiapan industri dalam negeri menyuplai barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan domestik.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan upaya pembenahan CAD tidak hanya dengan menurunkan impor melainkan dengan menggenjot ekspor. Oleh karena itu, pemerintah pun memberikan tambahan modal kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 2,5 triliun.

Meski telah melahirkan berbagai kebijakan tersebut, Sri Mulyani menilai, butuh waktu sebelum kebijakan itu memberikan dampak.

“Memang tidak mungkin CAD langsung drop, karena pertumbuhan ekonomi kita juga masih meningkat dan pertumbuhan kredit juga masih 12 persen,” tambahnya. (*)