Ekonomi Indonesia Pasca Reshuffle: Selamat Datang di Orde Yang Paling Baru!

ekonomi-indonesia-rayapos.com
Foto: Istimewa

Kocok ulang kabinet jilid II yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mulai menimbulkan pro dan kontra. Berbagai penilaian pun terbang mengarah ke Medan Merdeka Utara yang merupakan episentrum kekuasaan di republik ini. Sebagian senang, sebagian meradang. Beberapa menteri yang dianggap kompeten dan mewakili ideology Trisakti Soekarno, kini dibuang oleh Jokowi. Bahkan Anis Baswedan, salah seorang yang berjasa menghantarkan bekas Walikota Solo itu ke tampuk kekuasaanpun, akhirnya dilengserkan oleh sang presiden.

Kabinet Kerja Jokowi saat ini seperti menandakan kembalinya Indonesia ke paham neo liberalisme serta kapitalisme, yang sama sekali tidak pernah membawa kemakmuran bagi rakyat semesta.

Thomas Lembong sebagai Ketua BKPM menggeser Franky Sibarani. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian menggusur Saleh Husin.  Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan mengeliminasi Thomas Lembong. Kemudian, langgengnya  Rini Soemarno sebagai di Kementerian BUMN mengindikasikan, kiblat kebijakan ekonomi Indonesia sudah kembali ke Barat.

Hal itu juga dipertegas –jika bukan dipeburuk- oleh kembalinya Sang Srikandi Century Gate, Sri Mulyani Indarwati ke dalam Kabinet Kerja dan kini menggawangi kementerian keuangan.

Apakan keputusan Jokowi kembali meminang Sri Mulyani, karena hingga kini Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah menginjak Episode XII masih juga belum memberikan solusi, entahlah.

Kegagalan serangkaian paket kebijakan ekonomi tersebut, memang terlihat jelas karena seperti berpihak lebih kepada segelintir orang kaya, ketimbang rakyat jelata atau wong cilik yang justru mendominasi negeri ini.Semua yang dilakukan pemerintah lagi-lagi, dan lagi-lagi, hanya berupa text book therapy, yang pada akhirnya, rakyat juga yang menjadi objek penderita karena menjadi pihak yang “pay the bill”.

Deregulasi, debirokratisasi dan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas usaha.

Wow, tunggu dulu…Rasanya kita tidak asing lagi dengan kosa kata deregulasi dan debirokratisasi…

Ya, bersama privatisasi, ketiga trisula maut inilah yang disodorkan oleh IMF kepada Indonesia, ketika negeri ini dicengkeram krisis moneter tahun 1998.  Trisula inilah yang menjadi pembunuh kedaulatan, kemandirian, serta budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa berdaulat. Lantas kenapa pemerintah justru menempatkan produk-produk Washington Consencus tersebut sebagai di pintu gerbang kebijakan ekonomi, yang katanya untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Indonesia akibat imbas perlambatan ekonomi global?

Aneh tapi nyata. Miris juga, ternyata masih banyak pegangum Laissez Faire yang bercokol di Istana. Sudah jelas, itu bukan bagian dari ideology Trisakti, tapi kenapa justru produk neo liberalisme itu yang dipakai?

Deregulasi, debirokratisai, serta privatisasi selalu bermuara pada paham demokratis kapitalis, menyanjung tinggi prinsip pasar bebas, free enterprises, dan free trade. Lewat kebijakan ekonomi pemerintah, inikah yang akan disodorkan untuk rakyat yang makin hari makin susah hidupnya akibat himpitan ekonomi?

Mempercepat implementasi proyek, sederhankaan ijin, dan meningkatkan investasi sektor property, supaya rumah murah banyak dibangun untuk dinimati rakyat. Terus, rumah murahnya dimana? Yang ada sederet property mewah dan mall mewah saja yang berdiri.

Siapa yang untung dan siapa yang buntung?

Dengan akses konglomerat ke pinjaman bank begitu mudahnya diraih, jelas gelontoran rupiah hanya masuk ke pundi-pundi para pemodal. Ujung-ujungnya, kembali rakyat yang dibebankan membayar hutang para orang kaya!

Seandainya saja pemerintah melakukan back reverse dan membuka jalur ke bank lebih banyak ke rakyat jelata supaya kesempatan memperbaiki hidup menjadi lebih terbuka, mungkin Indonesia akan melihat bahwa Pemerintahan Jokowi benar-benar pro rakyat, seperti janji awal ketika menjadi presiden.

Terlalu. Itu judul lagu Rhoma Irama. Tapi cocok juga untuk dialamatkan pada pemerintah.

Paket kebijakan ekonomi gagal membuahkan iklim perekonomian dan gagal mengatasi ketimpangan. Sementara efektivitas UU Tax Amnesty masih diragukan keberhasilannya.

Jangan lupa, berulang kali Janet Yellen mengeluarkan pernyataan tentang buruknya performa ekonomi dunia, yang tidak akan bertambah baik di masa yang akan datang.

Joe Biden, Wakil Presiden Amerika berkata dalam pidato pemenangan Hillary Clinton bahwa saat ini ekonomi Amerika sangatlah kuat. Tidak heran, karena ia berpidato di Konvensi Partai Demokrat. Sampaikan hal itu ke Partai Republik, belum tentu Biden akan menuai tepukan tangan riuh.

Setali tiga uang, Eropa kini sibuk mencegah debalkanisasi yang mengintip pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Belum lagi krisis perbankan yang kini menghantam Italia, serta aksi teror yang muncul tak terkendali.

Lalu ada China yang ternyata terengah-engah dengan perlambatan yang kian stagnan, ditambah Jepang juga ikut-ikutan mengadopsi suku bunga negatif supaya Yen dan neraca perdagangan tetap stabil.

Apa hubungannya dengan reshuffle kabinet jilid II yang dipentaskan Jokowi?

Dengan masuknya dedengkot-dedengkot neo liberal ke Istana macam Rini dan Sri Mulyani, jelas liberalisasi ekonomi Indonesia akan makin menggila tanpa hambatan berarti. Rini mengangkangi BUMN, sementara Sri Mulyani menggawangi sektor keuangan dan akhirnya Tom Lembong yang menguasai BKPM.

Peran swasta (baca: asing) akan makin kokoh tak tergoyahkan, sementara anak negeri harus mulai membiasakan indekost di rumah sendiri.

Sri Mulyani, Tom Lembong, Airlangga Hartarto, Bambang Brodjonegoro dan Enggartiasto Lukita akan membawa kiblat Indonesia kembali ke Washington Concensuss, meskipun sedikit terselip kepentingan China di sana, karena Rini Soemarno merupakan penghubung utama gelontoran investasi negeri Tirai Bambu itu ke Indonesia.

Tapi secara keseluruhan, kiblat ekonomi tetap ada di barat, yang berarti makin jauh dari ideology Trisakti –mandiri ekonomi, berdaulat politik dan berbudaya-.

Kembali ke masalah pulang kampungnya Sri Mulyani, bagaimana kelanjutan kasus Century Gate?

Bagi Budi Mulya dan keluarga, malang tak bisa ditolak dan untung tak bisa diraih. Tapi bagi Boediono, Darmin Nasution, Mulyaman Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan, jelas reshuflle kabinet jilid II ini adalah durian runtuh yang lama dinantikan.

Dalam tulisan sebelumnya, saya sempat menyinggung tentang tereliminasinya sosok Soekarnois tulen seperti Rizal Ramli. Sayang memang. Tapi apa makna dibalik lengsernya sang “Rajawali Kepret” tersebut?

Pesan moral yang disorongkan oleh Presiden Jokowi adalah, kalau jadi menteri, jangan coba-coba cari masalah dengan para pemangku kepentingan konglomerasi, serta pengagum paham neo liberalisme dan kapitalisme! Itu saja.

Waktu jadi  menteri Rizal “mengobok-obok” rencana pembelian pesawat Air Bus untuk PT Garuda, mafia PLN khusus proyek 35 MW, Blok Masela dan kasus reklamasi. Anda pasti akan mudah menebak, siapakah yang diuntungkan dari sederet mega proyek tersebut.

Apakah Jokowi juga menganut paham Laissez Faire?

Alamak… Lantas, pidato di atas kapal sesaat setelah terpilih menjadi presiden itu apa? Saran saya, lupakan saja!

Menempatkan para kaki tangan neolib di dalam pemerintahan, sama saja membawa bangsa ini makin celaka. Tidak ada lagi perekonomian berbasis konstitusi murni, tetapi kini berkiblat konstitusi yang dicekokkan oleh Letter of Intent nya IMF. Negeri ini bukannya melompat keluar dari perbudakan kapitalis, malah terjerumus makin dalam.

Mudah-mudahan Ibu Pertiwi tidak akan dibawa menyusuri lorong-lorong gelap tak berujung, dalam kelamnya sistem kapitalis yang tak pernah membawa kemakmuran bagi negara-negara berkembang secara semesta.

Tetapi jika ya, maka kutipan Kitab Suci ini mungkin akan jadi penawar rasa gentar yang menyergap:

“…………Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,  aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku……….”

Selamat datang di orde yang paling baru.

Comments

comments

LEAVE A REPLY