Fadli Zon : Pemerintahan Jokowi lakukan praktik kekuasaan absolut

@Rayapos.com | Jakarta: Presiden Joko Widodo kembali  menyinggung soal kekuasaan absolut dalam pidato yang disampaikan di depan Sidang Tahunan  MPR,Rabu (16/8/2017) di Senayan Jakarta.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa  tidak ada satu pun lembaga negara di Indonesia yang memiliki kekuasaan absolut.

“Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain,” ujar Jokowi.

Dalam semangat persatuan, lanjut Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling mengingatkan, saling kontrol dan saling melengkapi.

Pernyataan soal tak ada lembaga absolut ini bukan yang pertama kalinya diucapkan Jokowi. Dalam berbagai kesempatan  Jokowi menyebut hal yang sama seakan ingin meyakinkan kepada para masyarakat terutama kalangan politisi bahwa apa yang ingin disampaikan iyi benar adanya .

Meski demikian, penegasan soal kekuasaan absolut itu disikapi berbeda oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, saat ini memang tidak ada satupun lembaga yang memiliki kekuasaan absolut di Indonesia. Konstitusi secara jelas mengatur hal tersebut. Akan tetapi, menurut dia, pada praktiknya pemerintah telah melakukan hal-hal yang mengarah pada kekuasaan absolut.

“Kalau secara normatif kan tidak ada yang absolut, yang menjadi kritik, praktiknya yang absolut, yang bisa mengarah pada abuse of power,” kata Fadli Zon usai sidang tahunan MPR, DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu  menilai, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi melakukan praktik kekuasaan absolut.

Ia mencontohkan, penangkapan sejumlah aktivis dan ulama yang dituduh melakukan gerakan makar.

Yang terbaru, langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan.

Perppu tersebut memungkinkan pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Sejauh ini, baru ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah karena dianggap anti-Pancasila.

“Praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme jelas ada. Praktik-praktik itu harus kita ingatkan, jangan sampai ini jadi terus menerus,” kata dia.

LEAVE A REPLY