Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (FOTO: RAYAPOS/ANDREW TITO)

@Rayapos | Jakarta – Koalisi partai politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 belum jelas. Partai-partai terus melakukan penjajakan dan semua kemungkinan masih terbuka.

Politikus PKS, Fahri Hamzah menilai rumitnya platform koalisi karena tidak ada kesepakatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20 persen yang menjadi syarat di UU Pemilu.

“Jika MK melahirkan keputusan 0 persen, maka koalisi akan bubar,” ujar Fahri di Konfirmasi, Sabtu (14/7/2018).

Bahkan, Fahri menyakini nantinya akan muncul di permukaan poros baru atau poros tengah yang dilihat publik sebagai alternatif dari dua konflik tersebut. Namun, kemungkinan itu bisa terjadi kalau 20 persen oleh MK.

“Kalau tidak, koalisinya akan bubar. Tapi saya berfikir bahwa trend nya akan ke arah sana (bayak calon), karena itu positif bagi perkembangan suasana pemilihan yang demokrasi,” ujar pria yang juga wakil ketua DPR ini.

Sementara terkait, koalisi Partai Gerindra dan Demokrat, Fahri tak menampik kalau PKS juga akan kesulitan dalam menentukan koalisi dengan Gerindra. Sebab, Gerindra memiliki kalkulasi menang atau tidak.

“Dia juga ngga mau koalisi kalau kalah. Karena ini ‘sudden dead’. Artinya, kalau bisa dua poros kan, langsung kalah,” ujarnya.

BAGIKAN