Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (FOTO: RAYAPOS/ANDREW TITO)

@Rayapos | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah heran dengan PKS yang akan menghapus pajak sepeda motor jika menang Pemilu 2019. Ia mempertanyakan kepentingan PKS sesungguhnya.

“Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong,” ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menurut Fahri, janji PKS tersebut tak relevan. Sebab, untuk menuju peradaban yang lebih maju, PKS seharusnya mendorong pengurangan sepeda motor di Indonesia dengan cara menaikkan pajak.

Baca juga:

‘Perang’ Keyakinan dan Sejuta Bendera Tauhid versi Bamukmin

Pria Ini Dibacok Berkali-Kali oleh Temannya di Rumah Sendiri

“Ini juga nggak ada risetnya ini. Itu salah itu ya. Kita itu justru kalau peradaban kita mau lebih maju mengurangi motor. Karena motor menurut saya mohon maaf ya, kendaraan darurat,” katanya.

Fahri mengungkapkan, di negara maju seperti Singapura, pajak kendaraan bermotor dinaikkan setinggi-tingginya. Tujuannya, agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum.

“Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah. Yang kita tambah itu mass public transportation, transportasi umum. Majunya keadaban suatu kota ditandai dengan mass transportation, bukan dengan menjamurnya motor,” ujar Fahri.

Fahri mengatakan, seharusnya politik dijadikan ajang untuk memperjuangkan perlindungan bagi rakyatnya. Bukan untuk kepentingan elektoral semata.

“Kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu,” tegas Fahri.

“Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini. Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok dibalik sama PKS, gimana sih,” imbuh dia.

Sementara terkait dengan janji pemberlakuan SIM seumur hidup, menurut Fahri, juga merupakan cara berpikir yang salah.

“Itu termasuk ya. Tidak boleh begitu cara melihat persoalan publik,” kata Fahri.

Sebelumnya, PKS mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat.

“Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.