Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

@Rayapos | Jakarta – Selain menyoroti soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait penutupan jalan Jati Baru. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta juga menyoroti draf pengajuan Raperda RPJMD 2018-2022.

Anggota Fraksi PDIP, William Yani mempertanyakan tahun anggaran yang melebihi periode yakni lima tahun.

Dikatakan William dalam draft RAPERDA tentang RPJMD tertulis tahun 2017 hingga 2022, yang berarti enam tahun. Sedangkan untuk tahun 2017, lanjut William, telah dimasukan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 lima tahunan.

Hal ini disampaikan saat membacakan pandangan Fraksi PDIP atas draf RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

“Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; semestinya RAPERDA tentang RPJMD yang akan dibahas adalah untuk 2018 2022 5 (lima) tahun, sehingga tidak tumpang tindih dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2013,” ujarnya saat membacakan pandangan fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan, kata Yani mempertanyakan payung hukum draf Raperda RPJMD yang melebihi masa periode lima tahun tersebut.

“Walaupun sudah cukup jelas tertuang dalam BAB I Pasal 1 Nomor 11 draft RAPERDA, yaitu RPJMD adalah dokumen Perncanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kami perlu penjelasan mengapa tertera 2017-2022, adalah payung hukumnya untuk itu?” ujar William.

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Triwisaksana dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.