Gambaran Kejaksaan Agung dan Revolusi Mental

Gedung Kejaksaan Agung RI | Foto: Istimewa

@Rayapos | Jakarta: Pada penghujung November 2016, raut wajah Jaksa Agung RI, HM Prasetyo terlihat berubah saat ditanya oknum jaksa berinisial AF yang berdinas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditangkap Tim Saber Pungli beserta barang bukti uang Rp1,5 miliar.

Uang senilai Rp1,5 miliar yang terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu, diduga sebagai suap penanganan perkara penjualan tanah di wilayah Jatim.

Terungkapnya kasus itu sendiri telah mencoreng wajah Korps Adhyaksa yang saat itu tengah menggelar Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan RI tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat. Dimana mereka tengah mengevaluasi kinerja dan mempersiapkan program kerja untuk tahun berikutnya namun diakhiri dengan noda.

Noda yang teramat sulit untuk dipulihkan kembali setelah beberapa kali oknum jaksa tersandung kasus serupa, bahkan jauh-jauh hari sebelum dibentuknya tim Saber Pungli.

“Kita periksa (jaksa AF) secara profesional, proporsional, kasusnya terkait dengan penjualan tanah,” kata eks politikus Partai Nasdem itu.

Dari catatan Antara, pada pertengahan April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua jaksa di lingkungan Kejati Jawa Barat. Jaksa itu menerima suap terkait penanganan kasus dana anggaran BPJS yang tengah diproses di persidangan.

Kasus terbaru penangkapan oknum jaksa yang berdinas di Badan Keamanan Laut (Bakamla) oleh KPK, Eko Susilo Hadi, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait pengadaan satelit pemantau atau monitoring di Bakamla senilai Rp2 miliar.

Untuk kasus Eko Susilo Hadi, Jaksa Agung mencoba lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Hal ini berbeda dengan oknum jaksa lainnya yang diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was).

“Kalau dia berbuat sendiri, itu menjadi risiko dan tanggung jawab sendiri. Tapi kalau ada yang lain, silakan dibuka saja,” kata HM Prasetyo yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum).

Sebelumnya, Jaksa Agung membanggakan Badan Diklat Kejaksaan di Ragunan, Jakarta Selatan, yang secara konsisten sejak 2015 mengadakan diklat revolusi mental yang dikhususkan untuk pejabat Eselon II dan III.

Untuk eselon II telah dilakukan pada tiga angkatan dan eselon III tujuh angkatan, selain itu, untuk meningkatkan kualitas diklat revolusi mental itu maka telah dilakukan Diklat TOT Revolusi Mental sebanyak satu angkatan, katanya.

Soal penguatan fungsi pengawasan sebagai “prime mover”, kejaksaan mendorong pelaksanaan “reward and punishmen” secara konsisten.

Hal itu tergambar dari jumlah sanksi yang dijatuhkan pada 2016 kepada 17 orang yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya, 23 orang dihentikan dengan hormat dan 20 orang dihentikan dengan tidak hormat.

“Serta 17 orang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),” katanya.

Bau revolusi mental itu ditunjukkan pula pada tema raker kejaksaan, yakni “Membangun Instansi Kejaksaan yang Modern Menuju Penegakan Hukum yang Profesional, Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”.

“Salah satu upaya yang dilakukan kejaksaan untuk terus memberikan yang terbaik adalah dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Kejaksaan RI. Dalam ajang yang digelar rutin setiap tahun tersebut, akan dievaluasi kinerja yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi serta target ke depan,” katanya.

Kritisi Kejaksaan Sementara itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), Choky Ramadhan mengkritisi kejaksaan terkait adanya oknum kejaksaan yang bermasalah tersebut.

“Menurut saya, ini menunjukkan revolusi mental di kejaksaan belum menghasilkan perubahan mental, integritas, dan perilaku yang optimal,” katanya.

Bagi MaPPI sekaligus membantah pernyataan dari Jaksa Agung HM Prasetyo yang membanggakan Diklat Revolusi Mental, bahwa revolusi mental itu tidak cukup dengan hanya pelatihan-pelatihan saja.

“Tapi juga perlu didukung dengan pengawasan yang terintegrasi dengan Komisi Kejaksaan dan KPK,” tegasnya.

Ia menjelaskan terintegrasinya dengan Komisi Kejaksaan dan KPK itu, seperti database kepegawaian, koordinasi pengawasan, tindak lanjut laporan yang masuk dari luar kejaksaan.

Contohnya saja, kata dia, sewaktu jaksa di lingkungan Kejati Jabar ditangkap oleh KPK. “Jaksa korup terendus oleh KPK. Tandanya pengawasan internal ini kurang optimal. Pascaditangkap, pengawas internal baru turun memeriksa dan hasil pemeriksaan justru semacam menjustifikasi atau melindungi,” katanya.

MAPPI FHUI sendiri pernah mengeluarkan pernyataan penemuan sekitar 200 berkas perkara di kejaksaan yang tidak jelas statusnya. Temuan itu diperoleh setelah mencocokan antara jumlah perkara pidana umum yang dikirimkan oleh kepolisian dengan berkas pidana umum yang diterima kejaksaan.

“Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut sebenarnya sudah ada pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejak 2015, yakni penerapan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan,” paparnya.

Terlepas itu dari semuanya, Revolusi mental menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) yang harus dibuktikan oleh kejaksaan.

Revolusi mental yang tidak perlu dengan jargon-jargon belaka melainkan harus ada langkah konkrit. Karena rakyat Indonesia berharap banyak pada para penegak hukum khususnya Korps penuntut umum itu. Jangan sampai kepercayaan itu, semakin menjauh.

Comments

comments