Wiranto dan Prabowo Subianto pada 20 tahun silam.

@Rayapos | Jakarta – Twitter @Gerindra membantah tudingan, bahwa Prabowo Subianto (dulu) penculik. Bantahan tersebut diunggah di Twitter, Jumat (13/7/2018) hari ini. Tudingan itu fitnah, tulisnya.

Tudingan muncul dari Twitter @nitadinda, isinya begini: @prabowo penculik ngomgong soal pemimpin yg bersih segala, gk mikir lu wok!

Tudingan yang sangat keras. Memang, pada 1998 terjadi tiga kali penculikan mahasiswa. Dan, 13 mahasiswa hilang begitu saja. Hingga kini.

Kasus ini diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasar UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM. Hasilnya diserahkan ke Jaksa Agung pada 2006. Saat itu Ketua Komnas HAM adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan, pihak yang bertanggung jawab atas penculikan itu adalah Kopassus. Dan, saat itu Prabowo menjabat Danjen Kopassus.

Baca Juga:

Partai Gerindra memberikan klarifikasi atas tudingan terhadap Prabowo. Melalui laman Twitter resmi @Gerindra yang diunggah pada Jumat (13/7/2018).

Gerindra mengatakan, tudingan itu fitnah. Isu itu (penculikan mahasiswa) sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu yang merupakan persaingan masa lalu.

Gerindra balik mengungkapkan, ada beberapa senior yang masih menganggap Prabowo Subianto sebagai sebuah ancaman. Sehingga isu itu dimunculkan.

“Fitnah yang ditujukan kepada Pak @Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu yang merupakan sisa persaingan masa lalu.

Ada beberapa senior yang masih menganggap Pak @Prabowo adalah ancaman. Lantas isu HAM ini dimunculkan kembali untuk memprovokasi rakyat.

Jadi tolong bagi lawan politik Pak @prabowo, para purnawirawan senior, jangan memfitnah Pak @prabowo dengan membangun opini negatif melalui cerita fiktif.

Berikan contoh kepada para junior dan rakyat Indonesia, cara berkompetisi yang sehat sebagaimana layaknya seorang ksatria.

Memprihatinkan, kebebasan mengungkapkan pendapat lewat medsos saudara salahkan-gunakan untuk merekayasa dan menebar fitnah.

Makin memprihatinkan lagi, fitnah saudara gunakan sebagai senjata syahwat politik untuk membunuh karakter lawan politik dengan fitnah.

Hanya mereka yang pernah menjadi korban fitnah yang bisa merasakan maka mengerti penderitaan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM,” tulis Gerindra.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan apabila penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu adalah tugas bersama semua pihak.

“Itu (penyelesaian pelanggaran HAM) bukan PR Kejagung, itu PR bersama. Ada Komnas HAM di sana, tidak semata-semata kejaksaan,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Ia mengungkapkan, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat masa lalu terkendala oleh beberapa hal.

“Yang pasti memang perkara pelanggaran HAM berat itu antara lain kendalanya ya waktu peristiwanya terjadi sudah sangat lama. Sehingga untuk mencari saksi-saksinya juga saya rasa tidak mudah, bahkan mungkin sudah nggak ada lagi,” ungkapnya.

Terdapat enam perkara pelanggaran HAM berat yang telah diteliti Kejaksaan Agung.

Bahkan, penelitian itu melibatkan Komnas HAM.

Kasus itu, yakni seperti tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, penghilangan paksa 13-15 Mei 98, Talangsari, Tanjung Priok, dan tragedi 1965.

Pengungkapakan kasus tersebut sulit karena kemungkinan banyak orang yang dituduh sebagai pelakunya sudah tidak ada atau meninggal.

“Ini kasus (peristiwa tragedi) 65-66 sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu mungkin yang dituduh pelakunya pun sudah gak ada semua,” kata dia.

“Sudah meninggal juga secara alamiah, saksinya juga sama saja, barang bukti lain juga seperti itu. Makanya kita lihat realitas gitu lah,” imbuh Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan, pihaknya tidak mengabaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. (*)

BAGIKAN