TM Nurlif (kiri) dan Iqbal Wibisono (kanan). FOTO: Ist)

@Rayapos | Jakarta – Beberapa partai masih mendaftarkan eks napi korupsi sebagai bakal caleg. Partai Golkar mengakui mendaftarkan dua eks napi korupsi, yaitu TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.

TM Nurlif merupakan Ketua DPD I Golkar Aceh, sementara Iqbal Wibisono adalah Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah (Jateng).

Pendaftaran kedua bacaleg ini diamini Wakil Korbid Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera Ahmad Doli Kurnia. “Iya, iya (benar),” kata Doli, Kamis (19/7/2018).

Diketahui, TM Nurlif pernah divonis terlibat dalam perkara suap Miranda Gultom dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.

Sedangkan, Iqbal divonis 1 tahun penjara pada 2015. Dia terbukti terbukti terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial Pemprov Jawa Tengah untuk Kabupaten Wonosobo pada 2008.

Baca juga:

Wacana Baru, Jenderal Ryamizard Layak Dampingi Jokowi

Resmi Latih Chelsea, Sarri: Saatnya Bersenang-senang

Hal ini bertolak belakang dengan DPP Golkar yang sedang berusaha menghidupkan slogan ‘Golkar Bersih’. Namun pencalonan kedua nama itu dinilai punya alasan rasional.

“Gini, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mencalonkan calon-calon yang selama ini pernah atau terindikasi terlibat kasus hukum, terutama korupsi. Karena kami kan sudah menetapkan dan bertekad dengan tagline ‘Golkar Bersih’ itu memang Golkar harus betul-betul bersih,” jelas Doli.

“Tapi khusus yang dua ini karena mereka pimpinan daerah, mereka direkomendasikan oleh daerah. Dan itu didukung oleh DPD kabupaten/kotanya. Alasannya, pertama mereka memang punya basis, artinya konstituennya jelas sehingga memang diyakinkan perolehan suaranya bisa mengangkat elektoral partai,” imbuh dia.

Selain alasan dukungan DPD kabupaten/kota masing-masing, Nurlif dan Iqbal dinilai memiliki hak secara konstitusi. Golkar memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan gugatan PKPU soal larangan eks koruptor nyaleg ke Mahkamah Agung (MA).

“Yang kedua, mereka berpandangan bahwa yang bersangkutan ini masih punya hak konstitusi, berkaitan UU Pemilu. Nah, akhirnya kami ambil jalan tengah. Sementara ini boleh, bisa kami calonkan, tapi mereka wajib untuk melakukan gugatan ke MA,” terang Doli.

Andai gugatan itu ditolak MA, Golkar telah menyiapkan pengganti Nurlif dan Iqbal. “Kalau misalnya nanti ditolak, kami sudah mempersiapkan calon alternatif yang tidak kalah baiknya dari mereka,” ujar Doli.

 

BAGIKAN