Ketum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas

@Rayapos | Jakarta – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak jika bendera HTI disamakan dengan bendera tauhid. Karena ada perbedaan antara bendera HTI dengan bendera bertuliskan tauhid milik umat Islam.

“Untuk itu kami perlu sampaikan bahwa kami menolak secara tegas bahwa bendera HTI tersebut diidentikan atau dinyatakan seakan-akan sebagai bendera Tauhid milik umat Islam,” kata Ketum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, saat konferensi pers di kantor GP Ansor, Rabu (24/10/2018).

Baca juga:

Kandidat Wakil Gubernur DKI dari Gerindra Tunggu Keputusan DPP

Prabowo Kumpulkan Selebgram dan Youtuber, Apa yang Dibahas?

GP Ansor juga berpegang teguh kepada hasil penyelidikan Polda Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi menyatakan bendera yang dibakar sejumlah Banser di Garut itu merupakan bendera HTI.

“Pernyataan Kapolda Jawa Barat di media massa yang menegaskan telah melakukan pemeriksaan dan menyatakan bendera tersebut adalah bendera HTI membenarkan pernyataan kami bahwa memang bendera tersebut adalah bendera HTI,” terang Yaqut.

Sebelumnya, Gus Yaqut dilaporkan ke Bareskrim terkait aksi anggota Banser yang membakar bendera tauhid dalam acara Hari Santri Nasional di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

“Yang kami laporkan oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran di Garut tersebut, sama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua GP Ansor yang membawahi Banser,” kata pelapor, Juanda Eltari.

Kuasa hukum LBH Street Lawyer, Sumadi Atmadja, menjelaskan alasan melaporkan Yaqut karena sebagai ketua yang membawahi Banser bertanggung jawab terhadap anggotanya yang melakukan pembakaran bendera tauhid.

“Ini bukan sekali saja, ini ada rentetan yang terus terjadi. Contohnya saja waktu acara Ustaz Abdul Somad yang di Jawa Tengah sampai batal hanya karena Banser ini tidak mau ada topi yang bertulisan tauhid, disangka itu HTI,” kata Sumadi.

Yaqut dan oknum anggota Banser NU Garut dilaporkan dengan nomor Laporan Polisi LP/B/1355/X/2018/Bareskrim tanggal 23 Oktober 2018.

Keduanya dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum, konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 156a KUHP dan atau Pasal 59 ayat (3) Jo Pasal 82 a UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE