Foto: Kemenhan

@Rayapos | Jakarta – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menghadiri “3rd Asia-Europe Counter Terrorism Dialogue” di gedung EAAS Building, Brussel, Belgia. Pertemuan ini berlangsung sejak 12 hingga 17 Oktober 2018.

Dalam pidatonya di depan forum dialog bersama European External Action Service (EEAS) yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan delegasi NATO, Senin (15/10/2018), Menhan mengingatkan pentingnya kerjasama antar negara extra regional.

Ia berharap setiap negara harus mengambil Inisiatif dalam membangun Arsitektur Kerjasama Keamanan baru antar negara extra-regional dalam memperkuat mekanisme koordinasi untuk menghadapi ancaman terorisme melalui penguatan kerjasama intelijen.

Dalam pidato yang mengusung tema “Masa Depan Kontra Terorisme: Pergeseran dari Kerjasama menjadi Kolaborasi” ini, Menhan juga membeberkan dampak luas yang ditimbulkan dari ancaman terorisme berdampak besar bagi sendi-sendi kehidupan bernegara.

“Sifat alamiah dari ancaman tersebut adalah tidak mengenal batas negara, tidak mengenal agama, tidak mengenal waktu serta tidak memilih korbannya,” ungkap Menhan Ryamizard dalam pidatonya.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, kebutuhan dasar untuk membangun Arsitektur kerjasama Keamanan antar Negara dan Antar Kawasan untuk mengatasi ancaman nyata secara bersama.

“Langkah pertama adalah perlunya kerangka Pertukaran intelijen multilateral untuk mendeteksi perjalanan militan asing, pendirian kamp pelatihan, mengantisipasi penyebaran propaganda melalui medsos, serta medeteksi aliran dana dan logistik Teroris,” tegasnya.

Baca Juga:

Asik, Upah Minimum Provinsi Naik 8% Tahun Depan

Ini Alasan Anies Perpanjang Ganjil Genap Hingga Desember 2018

Bantu Kaum Disabilitas, Jokowi Janjikan Insentif untuk Gedung Ramah Difabel

 

Sebagai sebuah pencapaian, di ASEAN sendiri Indonesia telah memilki Kerjasama Pertukaran Intelijen ‘Our Eyes’ mirip seperti kerjasama ‘Five Eyes’ negara barat yang telah diresmikan di Bali pada tanggal 25 Januari yang lalu.

“Respon kontra terorisme sebaiknya tidak hanya dibatasi pada aktor-aktor negara. Pemerintah harus memiliki pandangan untuk melibatkan organisasi sipil dan kemasyarakatan, akademisi, dan sektor swasta untuk mencegah dan melawan ekstrimisme,” ucapnya.

Di berbagai belahan dunia, aktor-aktor tersebut telah terbukti kreatif dan efektif dalam membuat inisiatif untuk melawan kontra terorisme dan mempromosikan moderasi. Pemerintah harus memimpin dan mengkoordinasi upaya tersebut.