Haryono Suyono dorong lansia miliki asuransi kesehatan

@Rayapos.com | Jakarta: Pakar Pemberdayaan Keluarga Prof. DR. Haryono Suyono mengkritisi operasional BPJS di lapangan yang disebutnya masih sangat memprihatinkan.

Saat berbicara dalam Pertemuan Pemberdayaan Lansia di Bogor, Sabtu (29/7/2017), Haryono Suyono mengatakan, pengobatan dengan menggunakan jaminan BPJS  hanya memberikan obat  yang standar sehingga pasien lama sembuhnya.

“Banyak masyarakat yang sakit dan perlu berobat, hanya diberikan obat yang itu-itu saja. Sehingga, sakitnya tidak cepat sembuh-sembuh,” ungkapnya.

Namun, Haryono Suyono tetap mengapresiasi program BPJS yang dalam Undang-undangnya sangat bagus, meski masih banyak yang harus diperbaiki agar bisa lebih memberika  manfaat yang lebih baik bagi pesertanya.

Kepada para lansia Haryono menyarankan para lansia untuk memiliki asuransi kesehatan.

“Para lansia juga harus menjadi peserta asuransi kesehatan,” ujarnya.

Saat ini, jelas Haryono, sudah tidak ada lagi dokter dan para medis terjun keliling ke desa-desa termasuk para bidan. Kaum ulama dan LSM tidak mendapat perhatian yang tinggi, karena takut dengan KPK atau bantuannya tidak tepat sasaran.

Petugas kesehatan yang biasanya melakukan promosi kesehatan, imbuhnya, banyak digunakan oleh para calon bupati atau para politikus. Untuk memberikan atau mempromosikan pelayanan kesehatan gratis.

“Alhasil, banyak dokter mengeluh,” ujarnya.

Di satu sisi, mantan Kepala BKKBN itu menyatakan, banyak sekali PNS setelah pensiun biasanya tidak tertarik lagi dalam mengelola usaha atau bergerak dalam ekonomi. Tapi, banyak yang menikmati masa pensiun dengan tidak perlu repot-repot. Haryono mengajak para peserta pertemuan menjadi peserta asuransi dan membantu tetangganya yang miskin untuk membantu membayar preminya.

Namun, dia paling berharap agar para peserta pertemuan bisa membentuk dan mengembangkan Posdaya di desa-desa. Bagi yang memiliki rumah yang cukup besar disarankan dikontrakan dan pulang kampung untuk membeli sawah. Agar bisa membantu petani desa menggarap sawah sehingga tidak miskin.

“Ini merupakan cara sederhana mengentaskan kemiskinan.  Bagi yang memiliki deposito disarankan untuk membantu keluarga prasejahtera, dengan cara menaruh deposito di bank dan dijadikan agunan,” tuturnya

Agar rakyat desa bisa pinjam tanpa agunan. Bukan hanya deposito, ujarnya, tetapi juga bisa sertifikat rumah atau SK pensiun juga bisa digunakan sebagai agunan. Dicontohkan, Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim saat ini menyedikan kredit dengan bunga relatif murah.

Di bagian lain, Pembicara lain Dr Chazali H Situmorang MSc mengatakan, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN harus diikuti oleh semua penduduk Indonesia, tanpa kecuali. Bagi PNS atau pensiunan secara otomatis menjadi peserta JKN dan mendapatkan kartu JKN, serta mendapatkan pelayanan paripurna.

Dikemukakannya, bagi penduduk miskin oleh negara diberikan kesempatan untuk mendapatkan kartu JKN gratis. Masyakarat, lanjutnya, juga memiliki hak untuk memilih rumah sakit yang diinginkan, dengan berbagai alasan. “Meskipun RS atau klinik sudah ditunjuk oleh BPJS, tetapi bisa juga minta ke tempat lain sesuai yang diinginkan,” ujarnya.

Bagi masyarakat miskin yang mendapat fasilitas di kelas tiga tidak boleh meminta ke kelas yang lebih tinggi. Dia merasa bersyukur, RS saat ini sudah ada loket khusus bagi lansia, dan RS dalam pelayanannya lebih manusiawi. Pemberian obat saat ini, kata dia, pelayanannya sudah lebih baik.

“Bukan hanya untuk seminggu, tetapi bisa juga untuk satu bulan. Bagi peserta JKN eksekutif akan dilayani dengan baik dan harus membayar tambahan pelayanan paling banyak Rp 250.000,- setiap episode rawat jalan,” papar dia.

LEAVE A REPLY