Hutan Tanah Datar Diusulkan Sebagai Hutan Adat

@Rayapos | Padang: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Qbar Sumatera Barat melakukan advokasi untuk pengusulan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar sebagai kawasan hutan adat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktur LSM Qbar Sumbar, Mora Dingin, di Padang, Senin, mengatakan hingga saat ini masih melakukan advokasi untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan masyarakat adat dan diusahan selesai tahun 2017 ini.

Mora mengatakan di wilayah Malalo Tigo Jurai, terdapat lahan seluas 6.000 hektare yang akan diusulkan kepada Kementerian-LHK sebagai hutan adat.

Ia mengatakan sesuai dengan Permen LHK Nomor 32 tahun 2014 terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi agar Surat Keputusan tentang wilayah hutan masyarakat adat bisa dikeluarkan.

Beberapa persyaratan itu adalah terlebih dahulu harus ada Perda yang mengatur tentang masyarakat adat yang diusulkan yang di dalamnya terdapat masyarakat adat dengan wilayah dan aturan-aturan adat serta keberadaan lembaga adat.

“Selain mengadakan advokasi, saat ini kita juga membantu masyarakat dalam penyelesaian batas-batas wilayah, seperti perbatasan dengan Nagari Sumpu dan Bungo Tanjuang,” terangnya.

Selanjutnya ia mengatakan dalam upaya pengusulan penerbitan Perda itu, Qbar sudah menyusun naskah akademik yang selanjutnya akan diolah menjadi rancangan Perda dan akan didiskusikan bersama pihak nagari dan masyarakat adat serta pihak legislatif.

Ia menambahkan untuk wilayah Sumbar selain dari wilayah Malalo Tigo Jurai, wilayah lain yang rencanakan akan diusulkan adalah wilayah hutan adat Mentawai.

Sebelumnya sudah ada beberapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat seperti Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba seluas 313,99 Hektare, Hutan Adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin seluas 130 Hektare, Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara seluas 6.212 Hektare dan Hutan Adat Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Banten, seluas 486 Hektare.

Kemudian Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang di Kabupaten Kerinci seluas 39,04 Hektare, Hutan Adat Bukit Tinggai di Kabupaten Kerinci seluas 41,27 Hektare, Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam di Kabupaten Kerinci seluas 276 Hektare, Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci seluas 452 Hektare dan Hutan Adat Tombak Haminjon di Kabupaten Humbang Hasudutan seluas 5.172 Hektare.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa itu merupakan langkah awal dari sikap politik pemerintah untuk mengakui hak masyarakat adat, pengakuan itu terus berlanjut karena jumlah masyarakat adat cukup banyak. [ant]

Comments

comments

LEAVE A REPLY