Seminar ISEO (Foto: Rayapos.com/IRMAN)

@Rayapos.com | Jakarta : Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menilai, pemerintah Indonesia masih kurang perhatian dalam memberikan fasilitas kepada industri halal untuk tumbuh dan berkembang.

Hal itu terbukti dengan belum efektifnya undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah diundangkan pada tahun 2014 tapi hingga saat ini belum berlaku efektif dalam penerapannya.

“Padahal lahirnya UU JPH diharapkan sebagai payung hukum dari semua regulasi halal. Hal ini juga berpengaruh pada tertinggalnya industri halal Indonesia dibandingkan dengan negara lain,” ujar Ikhsan saat menjadi pembicara pada Seminar Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) bertema “Penguatan Sektor Ril Berbasis Syariah untuk Mendukung Pembangunan Nasional” di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Selasa (5/12/2017).

Seminar ISEO (Foto: Rayapos.com/IRMAN)
Seminar ISEO (Foto: Rayapos.com/IRMAN)

Ikhsan menuturkan, belum berlaku efektifnya UU JPH telah memberi kesan aparatur negara tidak serius untuk menegakkan hukum kepabeanan. Akibatnya industri halal di Indonesia tidak berkembang. Padahal negara – negara lainnya seperti Korea Selatan dan Taiwan telah memberikan subdisi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil. Setidaknya Korea Selatan memberikan subsidi sekitar won 80 ribu atau sekitar Rp 80 juta untuk mendapatkan sertifikasi halal.

“Kita (Indonesia) baru bicara seminar sementara negara lain sudah bergerak dan siap memasukam produk halal ke Indonesia,” ujarnya.

Ikhsan menegaskan, tahun 2018 pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk asing yang telah berlabel halal, baik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal maupun yang di endorse oleh lembaga otoritas halal di Indonesia yakni LPPOM MUI. Namun para pelaku usaha Indonesia justru belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting. Padahal kenyataannya sekarang ini industri halal sedang menjadi trend global di dunia atau lifestyle.

“Mengapa hal ini tidak tumbuh secara signifikan? hal ini tali temali pada sikap pelaku usaha yang cenderung masih tidak aware terhadap pentingnya produk halal dan kurangnya orientasi bela usaha kita untuk merebut pasar industri halal dunia,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Riyanto Sofyan mengatakan, saat ini industri halal sudah berevolusi. Karena pada tahun 2000-an halal sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Hal tersebut tentu menjadi peluang bagi pelaku usaha. Apalagi jumlah penduduk muslim di Indonesia terbesar di dunia. Sehingga pasar muslim di Indonesia termasuk besar.

“Wisata muslim juga tidak hanya ke Timur Tengah. Karena Indonesia juga sudah ada destinasi yang bemuansa halal. Seperti halal beach di Banyuwangi,” paparnya.

Comments

comments