Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (FOTO: Rayapos)

@Rayapos | Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui informasi tentang program rumah dengan uang muka nol rupiah masih simpang siur.

Dijelaskan Sandi, ada dua hal pokok yang menyebabkan salahnya persepsi masyarakat terkait program tersebut.

“Karena satu, pengetahuan teknisnya belum sempurna. Dua, pengetahuan komunikasinya,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).

Dirinya malah berpendapat, seorang kepala dinas seharusnya memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik.

“Sama wartawan itu bukan hanya berteman tapi kita bisa sampaikan tiga poin utama informasi,” kata dia

Tiga poin utama itu dijelaskan Sandi adalah. Pertama, filosofi kebijakan dan program yang dikerjakan. Kedua, proses eksekusi dan strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Ketiga, dampak kebijakan bagi masyarakat.

Terlebih diketahui ada beberapa program Pemprov DKI Jakarta, dengan istilah teknis yang rumit. Sepertj Road to Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE), One Karcis One Trip (OK Otrip), dan Rumah Down-Payment (DP) Rp0.

Diakuinya program-program tersebut berbeda dengan Rumah DP Nol persen yang menjadi PR Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau misalnya kita malah simpang siur. Saya baca headline-nya saja bingung. Tulisan kalian itu semua saya baca juga bingung. Tetapi pemahamannya ini tidak utuh (lengkap),” ungkapnya

Dalam mencegah kesimpangsiuran informasi ini disampaikan Sandiaga, Gubernur Anies Baswedan elah menyarankan untuk dibuat pelatihan strategi komunikasi publik sejumlah pihak yang terlibat dalam program rumah tanpa DP.

Rencanya Pelatihan ini akan diberikan untuk tingkat kepala dinas.

“Kalau kita di Balai Kota sini sudah ada Pak Naufal (Staf). Tentunya pakar komunikasi. Sekarang diperkuat juga oleh pakar komunikasi yang suka ama saya. (Inisialnya) YA. Tapi untuk di level kepala dinas itu harus ikut pelatihan,” kata Sandiaga.

Lebih lanjut dia menambahkan, apa yang disampaikan tidak boleh simpang siur. Apabila dibutuhkan, kepala dinas dapat belajar dari pakar komunikasi untuk memperbaiki kemampuan komunikasinya.

“Kalau dilihat di DP Nol itu mungkin agak teknis dan sangat finance, sangat banyak sekali terminologi finansial itu harus dijelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin,” tutupnya

BAGIKAN