Itjen Kemenhub Awasi Regulasi Yang Menghambat PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mengawasi sejumlah regulasi yang berpotensi dapat menghambat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi dalam paparannya saat menyambut perwakilan studi banding dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kemenhub, Jakarta, Rabu, mengatakan selain menyoroti sejumlah regulasi yang dapat menghambat PNBP juga mengusulkan peraturan-peraturan yang dinilai mengganggu investasi.

“Kalau kita lihat sekira peraturan itu justru menghambat penerimaan negara, investasi atau tidak akan dilaksanakan, kita usulkan lebih baik diubah,” katanya.

Sebagai contoh, Cris menyebutkan, biaya parkir mobil di bandara lebih mahal dibanding dengan biaya parkir pesawat.

“Ini yang perlu kita soroti, bagaimana biaya parkir pesawat jauh lebih murah daripada biaya parkir mobil,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong sejumlah satker atau bandara/pelabuhan yang awalnya unit pelaksana teknis (UPT) menjadi badan layanan umum (UPT).

“Mengapa kalau swasta itu ‘profit centre’ (berpusat pada keuntungan), kalau kita (lembaga pemerintah) selalu ‘cost centre’ (berpusat pada biaya), kita ingin mengubah itu dengan BLU,” katanya.

Saat ini, Cris mengatakan, seluruh sekolah penerbangan maupun pelayaran sudah menjadi BLU, sehingga pengelolaan biaya bisa dilakukan lebih cepat karenan hanya dicatatkan ke Kementerian Keuangan tanpa harus keluar Peraturan Pemerintah (PP).

“Akan lebih fleksibel, BLU pendidikan bisa membiayai sendiri, APBN paling untuk belanja pembangunan saja,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, untuk bandara atau pelabuhan yang sudah berstatus BLU, pengoperasiannya bisa dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta.

“Dengan kerja sama operasi, kita bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak,” katanya.

Cris menyebutkan realisasi PNBP pada 2014, yaitu Rp1,9 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp4,2 triliun pada 2015 dan target 2016 Rp9,5 triliun, namun realisasi mencapai sekitar Rp7 triliun.

Tahun 2016, Itjen Kemenhub juga mencatat penyelamatan kerugian negara dengan nilai totak sebesar Rp175,62 miliar dengan rincian Rp90,10 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp85,52 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Itjen Kemenhub juga telah melakukan penghematan dari kemahalan biaya proyek, yaitu sebesar Rp1,08 triliun atau sekitar 7,75 persen dari total anggaran Rp14 triliun yang dikaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS).

Dia menyebutkan penghematan tersebut diperoleh dari seluruh unit kerja eselon I Kementerian Perhubungan, yaitu dari Sekretariat Jenderal Rp16,50 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp10,16 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp107,24 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp.313,95 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp552,73 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp72,96 miliar, Badan litbang Perhubungan Rp11,70 miliar. [ant]

Comments

comments