Jakarta Butuh Mata Awas dan Pikiran Tajam Hadapi Akrobat Birokrasi Anies-Sandi

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (Ilustrasi: rayapos.com)

@Rayapos | Jakarta – Sampailah juga Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno di titik 100 hari kepemimpinannya sebagai kepala daerah DKI Jakarta.

Bisa dibilang jalan yang ditempuh Anies-Sandi menduduki kursi nomor satu di ibu kota tidaklah mudah. Aksi politisir beragam isu menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama masa pilkada tak bisa lepas dari dua tokoh ini.

Ditambah lagi, aksi pelaporan kasus penipuan dan penggelapan tanah pernah juga menghampiri sang Wakil Gubernur. Tapi, toh isu-isu tersebut tetap mendorong keduanya melenggang ke singgasana tertinggi di salah satu kota terpadat di Asia Tenggara ini.

Dalam 100 hari pertama, Anies-Sandi sudah mencetak beberapa pencapaian, baik yang terencana seperti yang tercantum pada website resmi pasangan ini, jakartamajubersama.com, maupun yang tak terpikirkan akan dikerjakan oleh keduanya.

Menilik ke belakang, Kawal Jakarta menyayangkan, Gubernur Anies memulai hari pertamanya dengan pidato kontroversial usai pelantikannya. Anies ‘membangkitkan’ kembali penggunaan kata pribumi untuk menyasar warga DKI Jakarta yang selalu ingin dibela Anies.

Sebagai mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja Jokowi-JK, tidak sepantasnya Anies menggunakan istilah pribumi dalam pidato pertamanya di Balai Kota.

Padahal, sejarah Indonesia sudah menunjukkan bahwa labelisasi ‘pribumi’ ditujukan oleh Belanda saat zaman kolonialisme untuk membeda-bedakan perilaku dan hak antarwarga.

Akrobat Anies-Sandi selanjutnya adalah awur-awur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2018.

Meski dalam janji 100 harinya disebutkan bahwa Anies-Sandi akan memastikan seluruh program prioritasnya masuk dalam anggaran tahun ini dengan menyisir seluruh anggarannya kembali, tapi tetap saja ada yang luput.

Aksi tambal-sulam komponen kegiatan masih dapat ditemukan dalam fase penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Namun, dalam dua minggu pertama, anggaran milik warga Jakarta ini naik Rp 5 triliun.

Kawal Jakarta juga menemukan ada beberapa donor hibah yang tak jelas dan tetap saja mendapat kucuran dana. Hingga kini, tak ada penjelasan rinci dari Gubernur Anies terkait aksi utak-atik anggaran.

Tak mau terpaku dengan janji 100 harinya saja, Anies-Sandi mencoba berinovasi. Kali ini, kebijakan penataan kota yang tak luput dari pandangannya. Kawal Jakarta mencatat, beberapa aksi akrobatnya.

Anies kembali berkelakar mengizinkan kembali operasional becak di ibu kota, memperbolehkan PKL Tanah Abang turun ke jalan, hingga membuka kembali jalur motor di MH Thamrin.

Selain membuka potensi masalah pelanggaran aturan, kebijakan ini adalah langkah mundur Anies-Sandi dalam menata Jakarta dengan dibungkus jargon keberpihakan.

Kebijakan penataan kota ini justru kontradiktif dengan keinginan Anies-Sandi yang ingin menciptakan tatanan kota dengan moda transportasi umum yang terintegrasi.

Kebijakan yang familiar di telinga warga DKI sejak masa kampanye adalah: pembangunan pusat kewirausahaan OK OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship) dan hunian DP Nol rupiah.

Tim Kawal Jakarta mencatat, tak semua kecamatan sudah tersedia tempat pelatihan OK OCE ini. Tempat kegiatan OK OCE yang paling sering digaungkan terletak di Melawai, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, pemprov siap gelontorkan dana RP 81 miliar untuk mendukung pemimpinnya wujudkan program. Namun, setengah porsi dana ini digunakan untuk honor tenaga pendamping dan biaya pasang sekat di kantor OK OCE. Sisanya? Pemprov belum merincinya.

Peluncuran program terbaru Anies-Sandi berupa hunian DP Rumah Nol pun menimbulkan polemik di buntutnya.

Isu pencaplokan tanah dari proyek BUMD yang mangkrak, mekanisme pembayaran yang belum ada dasar hukumnya, hingga persyaratan calon pemilik hunian yang belum jelas membuat program ini masih hanya ada dalam buaian warga saja.

Kawal Jakarta berharap pemerintahan DKI saat ini tak hanya meninggikan harapan warga di awal, kemudian menurunkan perlahan lalu menjatuhkannya dengan alasan taat aturan atau membela kaum yang lemah.

Akhirnya, peluncuran program-program prioritas yang seolah dibungkus seperti pemenuhan janji bisa disebut minim kesiapan teknis dan kejelasan aturan.

Rasanya memang ke depannya warga Jakarta harus terus diingatkan bahwa pemerintah kota ini butuh mata awas dan pikiran yang tajam untuk mengawal kebijakan agar sejahtera warganya, bahagia kotanya.

 

Penulis:

Idris Ahmad
Koordinator Kawal Jakarta

BAGIKAN