Foto: Rayapos/KHEMAL

@Rayapos | Jakarta – Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Mereka menilai selama setahun gubernur tidak memiliki gebrakan dalam membenahi Ibu kota.

Hal ini mencuat dalam rapat pendalaman rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2018).

Anggota Komisi B dari fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah mengungkapkan bahwa selama satu tahun ini Anies tidak memiliki terobosan seperti yang dilakukan gubernur sebelumnya.

Pun demikian dari segi pengawasan, lanjut dia, Anies-Sandi dinilai masih lemah. Pasalnya, saat ini kembali ditemukan sejumlah pungutan liat di tingkat kelurahan dalam layani masyarakat.

“Berbeda dengan Gubernur sebelumnya, langsung luar biasa kerjanya hingga pungli berkurang. Sekarang ada lagi, di kelurahan petugas sudah berani untuk uang rokok,” ungkap Ida kepada wartawan, Senin (15/10/2018).

Ida berharap tepat satu tahun masa jabatan gubernur, yang jatuh pada Selasa Besok, ada gagasan yang bisa langsung berimbas ke masyarakat. Terlebih saat ini pihaknya banyak mendapat pengaduan tentang program lanjutan yang digarap Gubernur Anies.

“Seperti contoh KJP, banyak yang komplen yang protes. Dia buat KJP Plus, tiba-tiba ada pendataan ulang, anak tersebut ikut neneknya, ibunya berdagang di pasar. Setelah di survei dianggapnya rumah neneknya bagus, si anak disebut tidak layak mendapat KJP, ini kan jd persoalan,” jelasnya.

Selain KJP, politisi PDI perjuangan ini juga menyoroti program OK Otrip yang kini berubah menjadi Jak Lingko tanpa adanya sosialisasi melalui komisi B DPRD DKI Jakarta.

Dari sini dia menilai, gubernur seperti membingungkan dengan programnya sendiri. Apalagi ada anggaran sebesar Rp3 Triliun yang diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan.

“Untuk menyubsidi itu di Transjakarta, bagaimana ok otrip untuk mengurangi kemacetan kita belum undang dia untuk evaluasi. Ini ganti nama jadi bingung lagi dan saya di tanya warga, belum ada penjelasan jak lingko saya baru denger kemaren,” tuturnya.

Baca Juga:

Masih Berantakan, JPM Tanah Abang Tetap Diresmikan

Yenny Wahid Ajak Mahfud MD Dukung Jokowi, Ini Tanggapan Ma’ruf Amin

Tips Latih Anak Terbiasa Bangun Pagi

Lebih lanjut Ida mengatakan, begitu juga dengan program OK OCE, yang hanya mengandalkan pelatihan dan pendampingan. Dibeberkannya, program tersebut sudah ada sejak jaman dahulu, namun dalam janji kampanye Anies Sandi sempat dijanjikan program OK OCE Plus yang bisa memberikan pinjaman modal hingga Rp300 juta per tahun.

“Mana itu belum ada (pinjaman) dari jaman ke jaman yang namanya pendampingan pembinaan itu sudah ada,” tegasnya.

Jadi Ida menilai selama satu tahun ini Pemprov DKI Jakarta banyak memiliki program yang begitu besar anggarannya. Namun gubernur terlihat bingung dalam menjalankannya. Ia pun menganggap Anies belum memiliki gebrakan yang signifikan bagi masyarakat Jakarta.

“Menurut saya banyak program yang besar anggrannya, tapi bingung. Ya harus tulus ikhlas menjalankan tugas ini, yang sudah bagus janganlah gengsi untuk meneruskan, meskipun itu produk gubernur yang lama,” pungkasnya.