Menuju gunung sampah Bantargebang, Bekasi. Foto: Dok Rayapos

@Rayapos | Jakarta – Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan alasan hibah Rp 194,8 miliar yang diterima Bekasi dari Pemprov DKI untuk urusan sampah Bantargebang belum cukup.

Menurut Tri, kerjasama Pemprov DKI-Pemkot Bekasi tidak hanya sekedar pengelolaan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantargebang saja.

Tri mengatakan: “Bahwa terkait hubungan DKI Jakarta dengan Bekasi tidak hanya terkait dengan TPST. Kami selalu berkiblat pada sesuatu yang baik pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok.”

Dia lanjutkan: “Saat zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok, dibentuk kemitraan di antara Pemda yang ada.”

Tri mengakui, Pemkot Bekasi sudah menerima Rp 194,8 miliar. Tapi, dia melanjutkan:

“Yang Rp 194 miliar itu dana kompensasi hanya TPST. Sehingga kegiatan yang Rp 194 miliar hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang.”

Menurut Tri, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah dari DKI ke Bantargebang juga harus dipikirkan.

Sebab, hal itu saling terkait dengan pengelolaan TPST di Bantargebang.

Kata Tri: “Makanya kami menganggap Ahok lebih baik. Kan PKS dan Gerindra mempertanyakan itu. Contoh kita dibangunkan jalan di Bekasi Timur, kita dibangun jalan di Jembatan Jatiwaringin.”

Sekarang, menurutnya, Bekasi punya persoalan pembangunan flyover di Pendawa dan Rawa Panjang.

Dia berharap: “Kita dibangunkan akses ke Bantargebang, misalnya mulai dari pintu tol,” ujarnya.

Ini menurutnya, tanggung jawab Pemprov DKI selaku pembuang sampah.

“Itu semua pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pengangkutan di Bantargebang,” tutur Tri.

Dia lanjutkan: “Makanya kami membuka Bekasi Barat 24 jam. Makanya Rawa Panjang dan Pendawa dibikin flyover. Kalau lebih cepat, beban lingkungan artinya beban masyarakat berkurang.”

Dengan begitu, menurutnya, truk bisa lebih cepat sampai di Bantargebang. Ada pengiritan pemakaian BBM, kerusakan kendaraan, kemacetan dan warga nggak komplain karena bau.

Dituturkan: “Pendawa, kaki yang kita bikin flyover dari Siliwangi ke Bantargebang supaya di simpang Siliwangi tidak terjadi antrean, truk bisa langsung ke Bantargebang.”

Dijelaskan, bahwa bantuan keuangan Rp 194,8 miliar dari Pemprov DKI hanyalah untuk kebutuhan fasilitas Penerangan Jalan Umum di TPST.

Sedangkan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di TPST Bantargebang belum termasuk di dalamnya.

“Nah itu, dalam rangka untuk mempercepat proses mobilisasi dari truk sendiri, kan dampaknya TPST tidak sekedar di lokasi. Mulai dari keluar GT seakan-akan jadi tugas Pemkot Bekasi,” tuturnya.

“Ini yang harus ayo kita bareng-bareng. Info ini yang saya lihat tidak sampai ke beliau,” katanya.

Kedua, lanjutnya, Pemkot Bekasi mencoba komunikasi formal/informal oleh Pak Wali, tidak pernah ditanggapi Gubernur Anies Baswedan.

“Makanya ada statement hubungi Pemprov DKI seperti hubungi 7 langit di atas,” katanya.

Hal-hal tersebut, kata Tri, yang tidak dipahami oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurutnya, Anies tidak memahami filosofi kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi yang dilaksanakan dua Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjajaha Purnama (Ahok).

“Filosofi ini yang nggak sampai ke Pak Anies Baswedan. Di level bawah hanya melihatnya ngapain bangun infrastruktur, itukan tugasnya Bekasi,” tuturnya.

Dia lanjutkan: “Jadi kayak ada egosentris di DKI bahwa gue kan nggak mau, ini duit gue, ngapain bangun jalan di Bekasi.”

Tri memberi gambaran di masa lalu yang koordinatif: “Pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok tidak seperti sekarang ini,” katanya.

“Contoh, kalau daerah perbatasan Jatiwaringin, yang nikmati warga Jakarta atau Bekasi? Kan dua-duanya,” katanya.

Dilanjutkan: “Pasar Rebo sekarang dilebarin, enak nggak warga Jakarta. Pengalaman ini yang harus duduk bareng, tidak hanya ribut di media karena jadi persepsi berbeda.”

Tri menyindir Anies: “Saya kasihnya banyak lho Rp 194 miliar. Padahal masih banyak dana yang harus diberikan pada masyarakat, ada terdiri dari 41 perjanjian yang harus diselesaikan,” papar Tri.

Di sisi lain, terkait pengajuan dana hibah sebesar Rp 2 triliun yang diajukan pihaknya, Tri menjelaskan hal itu hanya berupa usulan.

Pada dasarnya, yang pihaknya minta adalah perhatian dari dan kemitraan dari Pemprov DKI terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang itu.

“Kita nggak maksa. Kan kata Pak Jokowi, bukan berapa besarnya, tapi manfaatnya yang dirasakan,” ujarnya.

Tri membandingkan kepemimpinan Ahok dengan Anies, begini:

“Dulu zamannya Ahok. Kan minus 1 tahun perencanaan. Saya dapat 2018 karena perjalanan 2017. Sedangkan 2017 kami sadari kerja Pak Anies, baru. Waktu kita bandingkan dengan 2017 Pak Anies baru duduk sehingga belum beri perhatian pada Bekasi,” tuturnya.

Akhirnya: “Begitu kita minta 2018, untuk perencanaan tahun depan, tidak ada. Jadi yang kita ributkan bukan tahun ini, yang tahun depan, bahwa 2019 perhatian DKI ke Bekasi nggak ada,” imbuh Tri.

Baca Juga:

Ada Bukti, Khashoggi Dimutilasi Semua Jari Tangan, Sebelum Dibunuh

Sule Akhirnya Akui dengan Rita Tila, Ini Videonya

Idih… Penyakit Apa Ini?

Pencairan dana sebesar Rp 194 miliar sebelumnya disampaikan Gerindra DKI. Gerindra DKI mengkritik dana yang diusulkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebesar Rp 2 triliun ke DKI.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kepada wartawan, Sabtu (20/10/2018) mengatakan:

“Untuk proposal anggaran 2019 Komisi A sudah sempat bahas besaran yang kemungkinan disetujui Rp 153 M.”

Dia lanjutkan: “Adapun proposal terbaru pertengahan Oktober minta tambahan fantastis Rp 2 T. Saya berpendapat, jauh dari kepatutan dan berpotensi melanggar asas pengelolaan keuangan daerah.”

Sebelumnya Anies juga sudah menyatakan, hibah untuk Bekasi sudah diberikan pada bulan Mei 2018. Nilainya sama seperti yang disebutkan Syarif yakni Rp 194 miliar.

“Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita Alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan bulan per Mei nilainya Rp 194 miliar dan untuk 2019 kewajiban Rp 141 miliar,” ujarnya.

“Yang menjadi kewajiban Pemprov dan insyallah kita tunaikan. Ada aspirasi yang disampaikan lebih jauh secara detail sambil mempertimbangkan faktor fiskal di DKI dan Bekasi,” sambungnya.

Walkot Bekasi Tri Adhianto sebelumnya juga telah mengakui dana hibah Rp 194 tersebut. Namun dia mengeluhkan jika tahun 2019 menerima dana dengan nominal yang sama.

“Kalau dilihat di 2019, jumlahnya sama karena proses anggaran bisa terlihat dari KUA-PPAS. Kami bukan mau ribut di tahun 2018, kami sudah terima tahun 2018, mau dikasih berapa pun,” kata Tri.

Dia lanjutkan: “Tapi yang kami lihat usulan 2019 dari eksekutif (Pemprov DKI) ke legislatif (DPRD DKI) minim.” (*)

BAGIKAN