Jokowi dan Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

@Rayapos | Jakarta – Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 batal mengundang Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2018 di lapangan Monumen Nasional (Monas).

Padahal semula, panitia menyatakan telah menugasi bagian sekretariat acara untuk mengirimkan surat undangan kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara.

Baca juga:

VIDEO: Apel TNI di Monas untuk Amankan 212? Begini Kata Prabowo

Tim Jaguar Tangkap Pengendara Motor Bawa Celurit

Dalam surat edaran Maklumat Panitia, tertulis bahwa panitia batal mengundang Jokowi karena dianggap Anti-Aksi 212 dan dinilai berupaya mengkriminalisasi ulama dan aktivis 212.

“Iya (benar adanya isi surat edaran itu),” kata Penanggung Jawab Reuni Akbar Mujahid 212, Slamet Maarif saat dikonfirmasi Sabtu,, (1/12/2018).

Selain itu, dalam maklumat tersebut menyebutkan beberapa poin keputusan lainnya, diantaranya penyanyi Nissa Sabyan (jika hadir) akan diterima sebagai tamu kehormatan namun tidak akan mengisi acara.

Selanjutnya, peserta reuni yang akan hadir disarankan langsung menuju Monas karena semua rangkaian acara Reuni 212 berlangsung di Monas dan kendaraan dipersilakan parkir di area parkir yang sudah disiapkan (IRTI, Lapangan Banteng, Lemhanas, Istiqlal, dll).

Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai motif politik dalam acara itu makin kentara.

“Dengan demikian alibi bahwa reuni tidak bermotif politik terbantahkan, karena saat yang sama justru paslon lain yang diundang,” kata Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi (Awiek) saat dihubungi, Sabtu (1/12/2018).

Menurut Awiek, saat ini kegiatan 212 jelas hanya diperuntukkan kalangan tertentu. Padahal, kata dia, awalnya 212 merupakan gerakan sosial yang bersifat heterogen.

“Sejatinya 212 awalnya adalah gerakan sosial keagamaan yang pesertanya lintas parpol, namun kemudian menjadi gerakan politik yang akhirnya menjadi segmented,” ujarnya.

Meski demikian, politikus PPP itu mengaku tak mempermasalahkan pembatalan undangan kepada Jokowi. Awiek mengatakan hal itu merupakan hak panitia Reuni 212.

“Ya, itu hak panitia ya. Namun, apapun itu bagi kami tidak masalah karena itu hak mereka,” tegas Awiek.