Presiden RI Joko Widodo

@Rayapos | Jakarta – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Tim Panja C pemerintah soal transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akhirnya rampung.

Banggar DPR RI dan pemerintah sepakat anggaran TKDD Rp 826,9 triliun masuk postur RAPBN tahun 2019. Itu artinya juga parlemen menyetujui dana kelurahan.

Anggaran TKDD sebesar Rp 826,9 triliun ini terdiri Rp 756,9 triliun untuk transfer ke daerah dan Rp 70 triliun untuk dana desa.

Dana kelurahan yang sebesar Rp 3 triliun masuk dalam pagu transfer ke daerah.

Apa Beda Dana Desa dengan Dana Kelurahan?

Suatu kejutan, bahwa tahun depan pemerintah mengakomodasi aspirasi Pemda terkait dengan dana kelurahan. Padahal pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran dana desa yang bisa dimanfaatkan.

Pemerintah dan Banggar DPR sepakat mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun untuk tahun 2019.

Anggaran ini masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU). Lalu apa bedanya dana kelurahan dengan dana desa?

Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka mengatakan dana kelurahan merupakan dana yang alokasinya diatur langsung oleh pemerintah. Pengalokasian tetap melalui APBN atau dari pusat.

“Yang mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan secara langsung pendanaan bagi kelurahan adalah Kabupaten/Kota,” kata Putut kepada wartawan, Jumat (26/10/2018).

Putut menjelaskan, dana kelurahan akan masuk dalam APBD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018.

Ada 8.212 kelurahan yang akan menerima dana ini di tahun depan.

“Sehingga tambahan DAU ini adalah sebagai dukungan bagi Pemda untuk menyediakan pendanaan bagi kelurahan. Detail penggunaannya nantinya akan diatur dengan Peraturan Mendagri,” jelas dia.

Sedangkan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat.

Ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa.

Setiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Putut mengatakan, pagu anggaran dana kelurahan yang sebesar Rp 3 triliun akan disebar ke seluruh kelurahan yang ada di Indonesia.

“Dana kelurahan yang dialokasikan melalui tambahan DAU sebesar Rp 3 triliun ini akan dialokasikan kepada 8.212 kelurahan yang ada di seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Putut menceritakan, dana kelurahan ini akan menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti diatur PP Nomor 17 Tahun 2018.

Dengan adanya alokasi dana kelurahan ini, pemerintah pusat, kata Putut berharap bisa dimanfaatkan Pemda untuk kegiatan prioritas infrastruktur dasar.

“Sehingga tambahan DAU ini adalah sebagai dukungan bagi Pemda untuk menyediakan pendanaan bagi kelurahan,” jelas dia.

Baca Juga:

Weits, Depok Punya Tempat Wisata Kuliner Kekinian

Tom Cruise Dekati Pacar Kylian Mbappe

Laga Supercoppa Italia di Arab Saudi Terancam Batal

Total Alokasi Dana Desa Rp 187 Triliun

Total alokasi dana desa sejak 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,65 triliun. Alokasi dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Demikian disampaikan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Kamis (25/10/2018).

“Digelontorkan oleh Pak Jokowi selama hampir 4 tahun ini Rp 187 T,” tuturnya.

Lantas, apa dampak yang sudah terlihat dari penyaluran dana desa tersebut?

“Kalau kita perhatikan 4 tahun ini Pertumbuhan ekonomi di desa cukup baik,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu dampak yang bisa diukur adalah meningkatkan Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) pedesaan.

“GDP di desa 2014 hanya Rp 574 ribu/bulan/kapita sekarang sudah lebih dari Rp 820 ribu/bulan/kapita,” jelasnya.

Bila capaian ini bisa dipertahankan, dia yakin dalam waktu kurang dari 10 tahun ke depan GDP per kapita di desa-desa itu sudah lebih dari Rp 2 juta.

“Kalau itu terjadi berarti desa akan mempunyai income Rp 2 juta/kapita dikali 130 juta orang. Berarti desa akan mempunyai income Rp 260 triliun/bulan,” paparnya.

Meski demikian, menurutnya pemerintah belum puas. Karena, tantangan selanjutnya adalah menciptakan pemerataan.

Tak cukup menurutnya, bila manfaat ekonomi yang dihasilkan tinggi, namun tidak dirasakan semua masyarakat.

“Masih ada desa-desa yang belum terlalu bagus. Itu akan kita perhatikan. Tapi secara nasional cukup baik pertumbuhan ekonomi di desa,” pungkasnya. (*)