Kadin Bali: Manfaatkan Peluang Kebijakan Presiden AS

rayapos.com - Kadin Bali
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali mengharapkan pengusaha di daerah itu memanfaatkan peluang dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingat produk ekspor dari Pulau Dewata dinilai tidak terpengaruh proteksi perdagangan negeri tersebut (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Denpasar: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali mengharapkan pengusaha di daerah itu memanfaatkan peluang dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingat produk ekspor dari Pulau Dewata dinilai tidak terpengaruh proteksi perdagangan negeri tersebut.

“Sikap AS kepada Arab dan China itu mempengaruhi. Kalau Arab dari segi keamanan dan kenyamanan dan kalau dari China dari segi dagangnya sehingga Indonesia punya peluang besar, ini harus dimanfaatkan,” kata Ketua Kadin Bali Anak Agung Alit Wiraputra ditemui saat pelantikan pengurus Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (Asephi) Bali di Denpasar, Senin.

Pernyataan Alit tersebut berbeda dengan pendapat beberapa kalangan yang mengkawatirkan kebijakan proteksi perdagangan Pemerintah AS.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak merugikan pengusaha Indonesia apabila mereka dapat memanfaatkan peluang tersebut.

Pengusaha juga diharapkan lebih meningkatkan volume ekspor ke AS dengan meningkatkan kualitas dan kreativitas.

Alit menilai keluarnya Amerika Serikat dari kelompok Trans-Pasific Partnership (TPP) juga menguntungkan Bali dan Indonesia karena standar yang diterapkan nantinya tidak setinggi saat AS bergabung di TPP.

“Sekarang ini peluang lebih besar apalagi AS keluar dari TPP maka standar yang diterapkan tidak sama dengan TPP,” imbuhnya.

Untuk itu ia juga mengharapkan pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah AS.

Donald Trump, Presiden AS ke-45 itu telah mewujudkan beberapa kebijakan yang ia lontarkan saat masa kampanye di antaranya rencana membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko serta melarang warga dari tujuh negara masuk ke AS seperti Irak, Iran, Suriah, Libya, Somalia, Yaman dan Sudan.

Kebijakan lain yang banyak dikhawatirkan kalangan pebisnis di antaranya proteksionisme perdagangan. [ant]

Comments

comments