Anies Baswedan di Istana Negara bersama Presiden Jokowi

@Rayapos | Jakarta – Hari ini kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni Abdurrahman Baswedan mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11/2018)

Anugrerah tersebut bakal diterima langsung oleh Anies Baswedan beserta keluarganya.

“Hari ini kami akan menghadiri pemberian gelar pahlawan nasional pada Kakek kami AR Baswedan. Kebetulan saya pribadi tumbuh besar bersama dengan kakek satu rumah di Jogja. Karena kalau zaman dulu, anak cucu satu rumah semuanya,” kata Anies sebelum berangkat ke Istana Negara, di Balaikota, Jakarta Pusat.

Anies menjelaskan sang kakek AR Baswedan merupakan sosok Kakek yang menginspirasinya melalui kisah perjuangannya dalam memperoleh
pengakuan kemerdekaan.

Dia menyebut kakeknya adalah seorang diplomat yang dikirimkan Indonesia ke negara Mesir untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan.

Selain itu, AR Baswedan dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang
kemerdekaan Indonesia, diplomat sekaligus muballigh, dan juga sastrawan Indonesia.

“Karena beliau adalah seorang wartawan. Dari mudanya wartawan, sampai akhir hayatnya. Kemanapun pergi selalu bawa kamera, kemanapun pergi selalu bawa tape recorder,” tuturnya.

Hingga hari ini dibeberkan Anies, masih ada ratusan koleksi kaset rekaman hasil wawancara AR Baswedan yang selalu direkam.

“Semua pembicaraan dengan siapapun pasti direkam. Sehingga semua pembicaraan semua itu hampir pasti ya mau gak mau harus bermutu karena ya memang direkam,” kata dia.

Pemberian gelar pahlawan ini sudah ada sejak tahun 2012. Diceritakan Anies saat itu ada tahun 2010 pemberian gelar pahlawan nasional diusulkan oleh Yayasan Nation building yang dipimpin oleh Bapak Edi Lembong, almarhum.

Lalu pada 2012 dewan gelar sudah memutuskan 9 nama untuk mendapatkan gelar pahlawan. Salah satunya adalah AR Baswedan. Namun pada tahun itu, presiden memutuskan hanya 2 yang diberi yaitu Soekarno dan Hatta.

“Karena ternyata baru disadari mereka berdua belum mendapatkan gelar pahlawan. Jadi sembilan nama yang sudah diputuskan tahun 2012 itu tidak jadi ditetapkan. Kemudian 2015 diproses kembali oleh Kementerian Sosial, tahun lalu dan akhirnya tahun ini diputuskan oleh Presiden,” tandasnya.

BAGIKAN