Pelantikan sejumlah SKPD baru di DKI Jakarta. (Humas Pemprov DKI Jakarta)

@Rayapos | Jakarta – Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menganggap pelantikan sejumlah pejabat baru Pemprov DKI oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 5 Juli lalu tidak sah. Kesimpulan itu didapat setelah sejumlah pegawai negeri sipil yang digeser mengadu ke KASN.

“Mereka lantik tapi tidak sah pelantikan itu,” kata Sofian saat dikonfirmasi, Selasa (17/7).

Saat ini, kata Sofian, pihaknya tengah menyelidiki proses pergantian Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD), termasuk di dalamnya empat wali kota yang dilakukan oleh Anies. Sofian mengatakan proses penyelidikan telah dilakukan mulai pekan lalu dan berlanjut hingga akhir pekan ini.

Sofian mengungkapkan penyelidikan dilakukan oleh KASN, karena ada laporan dari pejabat yang masuk dalam daftar perombakan oleh Anies. Namun, Sofian enggan mengungkapkan siapa nama pejabat yang melaporkan tersebut.

Baca juga:

Pramono: Nama Cawapres Jokowi Muncul Pada 10 Agustus

Berharta RP 2.100 Triliun, Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya Sepanjang Sejarah

KASN juga mengingatkan kebijakan yang diambil kepala daerah harus sesuai aturan, bila melanggar aturan, kepala daerah itu bisa dicopot.

“Kalau ini pelanggaran berat, maka bisa pemberhentian. Kalau kepala daerah bisa pencopotan dari jabatan gubernur. Tapi itu ditetapkan kalau gubernur bukan oleh UU ASN, tapi oleh UU Kepala Daerah, kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya kalau melanggar UU,” kata Sofian.

Aturan yang dimaksud Sofian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sofian mengatakan selama ada penyelidikan dari KASN, Pemprov DKI seharusnya tidak bisa melantik pejabat baru.

“Selama ini kami selama memeriksa, pengangkatan pejabat baru belum boleh dilakukan,” terang Sofian.

 

BAGIKAN