Kasus lahan Tawiri, penyidik hadirkan tenaga Aprasial

@Rayapos.com | Ambon: Setelah sehari sebelumnya penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memanggil dan memeriksa saudara sepupu Hendro Lengkong, giliran tenaga Aprasial yang dihadirkan oleh korps Adhyaksa Maluku, Kamis (20/4).

2 orang saksi Tenaga Jasa Akuntan Publik Hari Utomo (Aprasial) atas nama Ronald T. M. Silitonga dan Muhammad Sahmil Irawan.

Saat dikonfirmasi wartawan, kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku memebenarkan informasi itu.

Menurutnya, keduanya dihadirkan untuk dimintai keterangan seputar pengadaan lahan seluas 4000 m2 untuk Balai Pengawasan Jalan Nasional (BPJN) wilayah IX Maluku-Maluku Utara dengan total anggaran senilai Rp 3 milyar tahun 2015.

Keterangan kedua saksi juga diharapkan bisa memberikan titik terang dalam kasus yang menyeret mantan Kepala Tata Usaha (KTU) BPJN Wilayah Maluku-Malut, Zadrak Ayal bersama calo tanah Hendro Lengkong.

”Hari ini telah berlangsung pemeriksaan 2 orang saksi yaitu Ronald T. M. Silitonga dan Muhammad Sahmil Irawan selaku tenaga jasa akuntan publik Hari Utomo (Aprasial) yang diperiksa oleh Penyidik Kejati Maluku Azer Orno,” ujarnya.

Kedua saksi, jelasnya, merupakan tenaga jasa akuntan publik Hari Utomo Yokyakarta (Aprasial), yang dipakai oleh pihak Badan Pertanahan (BPN) Nasional untuk melakukan penilaian terhadap harga pembelian tanah dalam kasus dimaksud.

”Lahan seluas 4485 meter persegi itu awalnya dibeli Hendro Lengkong dari pemilik lahan pertama Attamimi melalui calo Frangky Rumpeniak senilai Rp 1,6 miliar, dengan NJOP permeter sebesar Rp 300 ribu. Kemudian Sadrach Ayal selaku PPK menemui Hendro Lengkong untuk membeli lahan tersebut sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2015, dengan NJOP permeter Rp 600 ribu. Dengan catatan pajak ditanggung Hendro,” terangnya.

Diakuinya, dalam proses pembelian lahan di Desa Tawiri itu, ada prosedur yang tidak dipenuhi oleh pihak BPJN, seperti tidak ada proses NJOP atau tidak berdasarkan harga pasar.

”Anggaran pengadaan lahan di Desa Tawiri itu sudah dicairkan dan dibayarkan kepada Hendro Lengkong sebesar Rp 3 milyar di tahun 2015. Lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan mess dan penampungan alat-alat berat BPJN. Namun, dalam pembelian lahan itu tidak dilakukan sesuai SOP yang sudah ditentukan. Antara lain, Peraturan Presiden dan ketentuan perundang-undangan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, pembelian lahan juga tidak dilakukan oleh pihak ketiga, melainkan dilakukan langsung oleh pihak BPJN, dengan alasan pekerjaan dimaksud nilainya berada dibawah syarat Rp 5 milyar.

”Berdasarkan peraturan presiden, jika anggarannya dibawah Rp 5 miliar, maka ditangani langsung oleh inatansi terkait. Dan jika anggarannya di atas Rp 5 miliar, maka pelaksananya adalah sekertaris daerah. Namun walau instansi tersebut yang melakukan pekerjaan tapi harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Comments

comments