Kasus Vanath Tunggu ”Signal” Kejagung RI

@Rayapos | Ambon: Untuk menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, DR. Jan S. Maringka,SH,MH, menyatakan bahwa Penuntut Umum harus meminta pertimbangan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Keputusan untuk menunggu pertimbangan dari Kejagung ini, diungkapkan Maringka kepada wartawan, di kediaman Bupati SBT di sela-sela kunjungannya bersama rombongan, Sabtu (28/1) malam. ”Soal nasib atau kasus Abdullah Vanath, pihak Kejaksaan Negeri Ambon masih menunggu hasil pertimbangan dari Kejagung. Apapun keputusan Kejagung, akan saya laksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon masih menunggu hasil pertimbangan dari Kejagung RI, soal penanganan perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengelolaan deposito keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT sebesar Rp. 2,5 milyar tahun 2006, oleh tersangka mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath. Dimana, kasus ini sudah dalam tahap Penuntutan atau tahap II.

Dijelaskannya, setelah ia dan tim jaksa menilai berkas perkara AV di tahap II itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) merasa ada hal-hal yang perlu mendapat persamaan presepsi terkait unsur perbuatan hukum yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan nepotisme. Karenanya, JPU Kejari Ambon masih perlu meminta pertimbangan dari Kejagung RI. ”Kasus Abdullah Vanath (AV) masih dalam tahap penuntutan, dan ditangani oleh Kejari Ambon selaku Penunut Umum. Nanti setelah dikaji kembali oleh JPU di tahap II itu, perlu pertimbangan, sehingga merasa kasusnya diteruskan ke Kejagung RI selaku Penuntut Umum tertinggi, berdasarkan Pasal 139 KUHP,” jelasnya.

Selain itu, jelasnya, Kejati Maluku sendiri telah melakukan expose atau gelar perkara terhadap berkas kasus korupsi Vanath ke Kejagung RI pada 18 Desember 2016 lalu. Hasilnya, diduga perkara tersebut dihentikan di tahap penuntutan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Perkara Penuntutan (SKP2) di tahap II.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menetapkan  Vanath sebagai tersangka sewaktu masih menjabat Bupati SBT pada 5 November 2014 lalu, sesuai dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dengan Nomor: 09/XI/2014.

Comments

comments