H. Muhammad Taufik. Foto: Linetoday

@Rayapos | Jakarta – Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah digugurkan Makhamah Agung. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta yang merupkan eks napi korupsi pun bersyukur atas keputusan itu.

“Ya Alhamdulillah saya bersyukur,” kata Taufik saat dihuhungi Jumat malam (14/9/2018).

Baca juga:

Banyak Kepala Dinas Berstatus Plt, Sekda Anjurkan PNS Ikut Lelang

Aduh, Dana Bantuan Gempa Lombok Dikorup Anggota DPRD dari Golkar

Akhirnya MA Putuskan Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg

Ia pun mengaku tidak akan mengurungkan niatnya maju sebagai caleg pada tahun 2019 mendatang. Menurutnya hal itu adalah hak nya.

“Kalau nyaleg tetap nyaleg dong, kan itu hak,” tutupnya.

Sebelumnya dikabarkan, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

MA juga menilai Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif.

BAGIKAN