Salah satu kegiatan di Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba. [ Foto : Istimewa]

@Rayapos | Jakarta – Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) menilai pendekatan hukum yang digunakan pemerintah seperti rehabilitasi menyebabkan program perawatan ketergantungan Napza tidak efektif. Bahkan, pendekatan ini tidak memiliki prosedur penanganan yang baku, memaksa dan merugikan pengguna Napza.

“Walaupun akses rehabilitasi memberikan dampak positif, namun perubahan cara atau kurangnya prosedur dalam penggunaan obat suntik sebagai ganti obat oral meningkatkan risiko penularan Hepatitis C dan HIV,” jelas Program Manager PKNI Caroline Thomas pada seminar tentang dampak Perang Terhadap Narkotika (War on Drugs) yang difasilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Selain dampak kesehatan, lanjut Caroline, kebijakan pemerintah terkait rehabilitasi terhadap pengguna Napza juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Setidaknya hal itulah yang tergambar dari hasil penelitian PKNI di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam implementasi penegakan hukum, pengguna Napza masih sering diproses secara hukum dan bukan direhabilitasi. Akibatnya penjara mengalami over-kapasitas dan para penghuni menjadi lebih rentan terhadap HIV, hepatitis C dan tuberkulosis (TB).

Baca juga : 
BNNP Gandeng Rumah Sakit Rehabilitasi Pengguna Narkoba
Selama 2017 BNN Telah Tangkap 58 Ribu Orang Terkait Narkoba
Ini daftar artis yang terjerat narkoba di tahun 2017

Hal ini ditunjukan oleh hasil studi yang dilakukan oleh John Hopkins Bloomberg School of Public Health (2016) mengatakan bahwa sekitar 15% dr total penghuni penjara terinfeksi Hepatitis C.

“Hampir 1/3 isi lapas adalah pengguna atau bandar seperti mengumpulkan pembeli dan penjual”, kata F. Haru Tamtomo perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

Haru menambahkan, hukuman penjara dan rehabilitasi juga menyebabkan dampak ekonomi bagi anggaran negara. Selain itu, dari sisi pengguna Napza mereka juga mendapatkan kerugian ekonomi seperti hilangnya sumber pendapatan, produktivitas, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik selama menjalani proses hukum.

BAGIKAN