Ilustrasi

@Rayapos | Jakarta – Kelompok masyarakat sipil seperti akademisi dan lembaga masyarakat harus dilibatkan guna mengurangi dampak kebijakan penghukuman rehabilitasi terhadap pengguna Napza.

Selain itu, revisi terhadap UU No.35 tahun 2009 juga perlu dilakukan untuk menyelamatkan pengguna Napza dari pidana penjara agar mendapatkan hak dalam mengakses layanan kesehatan dan rehabilitasi.

“Rehabilitasi perlu koordinasi antara pelaksana hukum dan komponen masyarakat untuk dapat melakukan rehabilitasi sesuai standar yang dimiliki,” ujar Subdirektorat Komponen Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Ni Made Labasari pada seminar tentang dampak Perang Terhadap Narkotika (War on Drugs) yang difasilitasi BNN di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca juga : 
BNN Rehabilitasi 42.429 Pecandu Narkoba
BNNP Gandeng Rumah Sakit Rehabilitasi Pengguna Narkoba
BNN Perluas Jaringan Rehabilitasi Pecandu Obat Terlarang
Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Napza Dinilai Tidak Efektif

Menurutnya, kencangnya kampanye perang terhadap narkoba juga semakin meningkatkan stigma pengguna Napza di kalangan masyarakat. Stigma ini telah menyebabkan tindak kekerasan dari masyarakat dan sikap arogansi penegak hukum dalam upaya penyelesain kasus.

Di tempat yang sama, Program Manager Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Caroline Thomas mengatakan, pendekatan hukum yang digunakan pemerintah seperti rehabilitasi membawa dampak hukum, sosial, dan ekonomi. Bahkan, program ini dinilai tidak efektif dan tidak memiliki prosedur penanganan yang baku, memaksa, dan merugikan pengguna Napza.

“Walaupun akses rehabilitasi memberikan dampak positif, namun perubahan cara atau kurangnya prosedur dalam penggunaan obat suntik sebagai ganti obat oral meningkatkan risiko penularan Hepatitis C dan HIV,” kata Caroline.

BAGIKAN