Ketika Jokowi Berdiri di Atas Pijakan Trisakti: Mari Bung Rebut Kembali !!

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport, yang sudah puluhan tahun menggerus hasil bumi Indonesia, melemparkan ancaman terkait kemauan yang tidak dituruti pemerintah.

Adapun ancaman yang dilontarkan adalah melakukan PHK terhadap puluhan ribu karyawan, serta membawa Indonesia ke badan arbitrase internasional.

Tindakan Freeport ini dipicu keputusan pemerintah untuk membekukan kegiatan ekspor konsentrat, karena Freeport tidak kunjung melakukan syarat pemerintah terkait pembuatan fasilitas smelter.

Seperti diketahui, ijin penambangan Freeport saat ini dinamakan ijin Kontrak Karya. Pemerintah ingin sistem itu dirubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memungkinkan Indonesia untuk menguasai saham mayoritas.

Perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK ini ditentang mati-matian oleh Freeport McMoran Amerika Serikat. Bahkan kabarnya, Presiden Donald Trump juga ikut nimbrung memonitor masalah tersebut.

Diancam oleh sebuah perusahaan asing, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi kali ini sangat berbeda dengan respon administrasi sebelumnya.

Presiden Jokowi ngotot untuk tidak mau tunduk dengan ancaman Freeport yang memposisikan dirinya sejajar dengan NKRI. Jokowi dengan santai  mengatakan untuk urusan Freeport, cukup diurusi oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Setali tiga uang dengan Presiden Jokowi, kedua tukang gebuk Presiden Jokowi ini memiliki sikap sama kerasnya, menolak manut pada Freeport yang puluhan tahun mengeksploitasi alam Papua, menjadi kaya raya karena menggerus setiap hasil perut bumi nusantara.

Apa yang dilakukan Jonan dan Luhut seperti membawa kembali memoar sikap Presiden RI pertama Bung Karno, yang tidak mau tunduk pada bentuk penjajahan baru dalam wujud neo imperialisme dan neo liberalisme.

Alih-alih digertak oleh Freeport, Presiden Jokowi kina benar-benar berdiri di atas pijakan Trisakti yang sempat ia ucapkan saat pertama kali dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.

Berdaulat politik dan mandiri ekonomi adalah dua butir pertama Trisakti Soekarno.

Jika dahulu Indonesia selalu tunduk dengan kemauan Freeport, kali ini kita bisa menggertak balik perusahaan tambang Amerika tersebut.

“Kalau tidak mau berubah (jadi IUPK) ya sudah. Masa kita (Indonesia) diatur. Jadi, sekarang pemerintah tidak mau lagi mundur soal itu. Masa setelah 50 tahun, kita tidak boleh (punya kepemilikan) mayoritas.”

Demikian Luhut Pandjaitan.

Reaksi yang kalah garang juga ditunjukkan oleh Jonan, yang memang dikenal sebagai seorang menteri yang sangat tegas tanpa tedeng aling-aling. Ia balik menggertak Freeport, sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya.

“Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara.”

Tak sampai di situ, Jonan pun berani meladeni ancaman Freeport yang ingin menggugat di arbitrase internasional. Ia mempersilahkan Freeport mengambil langkah hukum tersebut, sambil balik mengancam.

“Bukan hanya Freeport yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa.”

Keberanian pemerintah untuk membawa Freeport bertekuk lutut, sontak mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan pun ikut melemparkan dukungan. Sebagai institusi yang sangat merah putih, NU merasa menjadi bagian dari penegakan kedaulatan Republik Indonesia.

Sementara itu kabar terbaru, Ketum PBNU KH Said Agil Siradj sudah mengatakan siap berdiri di belakang pemerintah Indonesia dalam menghadapi Freeport.

Mengikuti sang pimpinan, pemuda Ansor pun tanggap dengan situasi.

“Semua anggota dan kader (Ansor) sudah siaga satu dan siap membantu jika dibutuhkan negara (terkait divestasi saham Freeport).”

Demikian kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil.

Bisa dibilang, seluruh komponen bangsa berdiri di belakang pemerintahan Jokowi untuk menghadapi gertakan dan ancaman Freeport. Sudah waktunya untuk offensif terhadap neo liberalisme.

Jika Freeport benar melakukan ancamannya untuk memecat belasan ribu karyawan yang notabene adalah orang Indonesia, di satu sisi memang menjadi polemik bagi pemerintah. Namun demikian, di sisi lain, setiap perjuangan untuk menegakkkan kedaulatan dan harga diri negera memang harus ada “korban”.

Ketika mengambil sikap tidak mau manut pada Freeport, pastilah pemerintahan Jokowi sudah berhitung.

“Itu kan cara yang tidak umum pada perusahaan yang besar multinasional karena mem-blackmail dengan mau lay off kan ga benar.”

Luhut dan Jonan tahu apa yang sedang dilakukian. Freeport diberi kesempatan sampai masa kontraknya habis tahun 2021 mendatang. Kalau tidak mau menurut, Freeport akan tinggal menjadi sejarah.

“Ya kalau dia enggak mau mengubah, kan ada kontraknya selesai 2021. Ya sudah kami ikuti itu.”

Kalaupun Freeport hengkang dari bumi nusantara, itu menjadi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk berkarya. Selama ini ada begitu banyak potensi yang terpendam, karena selalu “dikalahkan” oleh pekerja asing yang maju dengan tameng neo liberalisasi.

Bule jadi boss, anak negeri jadi bawahan. Begitu lama nelangsa itu berlangsung. Syarat pemerintah supaya Freeport menerima skenario divestasi saham dengan 51 persen dikuasai pemerintah Indonesia, merupakan cara untuk kembali merebut “kedaulatan” dalam sektor energi.

Saat ini sekitar 500 insinyur putra putri terbaik Indonesia lulusan Institut Tekhnologi Bandung (ITB), sudah melakukan “tugas magang” dengan baik di Freeport. Sudah saatnya anak-anak negeri tidak lagi indekost di rumah sendiri.

Bandul pendulum kini berubah, angin berbalik arah dan permainan dengan cantik kini dikuasai pemerintah Indonesia.

Kalaupun Freeport nanti harus beroperasi lewat tangan-tangan dingin orang Indonesia, maka ancaman pemecatan karyawan tidak akan menjadi isu utama lagi bagi pemerintah. Demo 300 karyawan Freeport di Kantor Bupati Mimika yang menuntut pemerintah tunduk, tidak akan pernah terjadi lagi.

Freeport harus menjadi milik Indonesia lagi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Akhirnya, Mari Bung Rebut Kembali !!

Comments

comments

LEAVE A REPLY