KKP Alokasikan 111 Kapal Untuk Nelayan NTT

@Rayapos | Kupang: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengalokasikan bantuan alat penangkapan ikan berupa 111 unit kapal GT tahun 2016 untuk para nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Alokasi bantuan kapal akan direalisasikan sekitar bulan Oktober hingga November 2016 mendatang,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan Pengendalian dan Pengawasan Suber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Ganef Wurgiyanto, kepada Antara di Kupang, Jumat (20/5).

Ia mengatakan alokasi bantuan yang akan difasilitasi oleh pemerintah provinsi tersebut tersebar di 22 kabupaten di NTT. Ukuran GT kapal tersebut bervariasi dari 3 GT, 5 GT, 10 GT, dan 20 GT, katanya.

Ganef Wurgiyanto menambahkan bantuan kapal tahun ini lebih banyak kepada nelayan di Pulau Rote sebanyak 52 buah kapal dengan ukuran satu kapal 3 GT, empat kapal 5 GT, dan 20 kapal 20 GT.

“Pemerintah memprioritaskan bantuan kapal ini kepada nelayan yang berada di pulau terluar dan terdepan di NTT, katanya.

Sisanya, lanjutnya, akan diberikan secara menyebar ke semua kabupaten dan pada bantuan selanjutnya akan diprioritaskan untuk nelayan di Kabupaten Alor, Lomblen (Lembata), dan Sabu Raijua.

“Bantuan kapal tersebut direkomendasikan dari PT. PAL dan akan didistribusikan dari galangan langsung ke lokasi tujuan,” katanya.

Ia berharap prioritas alokasi bantuan yang dilakukan secara bertahap tersebut dapat membantu para nelayan dalam meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan nelayan di provinsi berbasis kepulauan itu.

“Semoga dengan bantuan kapal-kapal ini, nantinya akan bisa membantu nelayan dalam bekerja karena mereka sangat membutuhkan kapal dengan kondisi baik untuk melaut,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Tenau, Kupang Abdul Wahab Sidin, mengatakan pihaknya menyambut baik alokasi bantuan kapal nelayan dari KKP tersebut.

“Nelayan sangat membutuhkan kapal dengan ukuran minimal 10 GT,” katanya kepada Antara di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenau.

Dikatakannya, selain kapal, urusan nelayan yang lain soal administrasi juga dipermudah agar nelayan tidak mengalami kesulitan saat melaut.

“Tidak hanya kapal tapi juga terkait urusan adminstrasi seperti perijinan penangkapan ikan untuk nelayan tidak boleh dipersulit,” katanya.

Kalau nelayan bisa melaut dengan lancar dan aman maka hasilnya lebih baik dan manfaatnya tidak hanya untuk nelayan tetapi untuk semua karena masyarakat butuhkan ikan, kata Abdul Wahab Sidin.

 

[Antara]

BAGIKAN

LEAVE A REPLY