KKP Validasi Data Penyuluh Perikanan Seluruh Indonesia

rayapos.com - Tempat Pelelangan Ikan Klidang
Tempat pelelangan ikan. (Foto: rayapos.com)

@Rayapos | Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan memvalidasi data penyuluh perikanan bersama dengan sekretaris daerah di seluruh Indonesia, terkait dengan hal status kepegawaian penyuluh perikanan yang dialihkan dari daerah ke pusat.

“Saat ini seluruh penyuluh perikanan sedang menunggu proses peralihan status kepegawaian dari daerah ke pusat sehingga validasi data yang dilakukan, hasilnya ditunggu oleh para penyuluh,” kata Sekretaris Jenderal KKP, Slamet Widjaja dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (26/1).

Menurut dia, hal ini penting antara lain karena penyuluh perikanan merupakan jajaran terdepan dalam mendampingi masyarakat pelaku utama dan usaha sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, meski secara status dialihkan ke pusat, lokasi kerja tetap di daerah.

“Kami berharap, Sekda dapat membantu kami. Kami titipkan mereka untuk bekerja di daerah masing-masing, sementara kelembagaan penyuluhan sedang kami persiapkan,” ujar Rifky.

Terkait penataan unit kerja tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang KKP.

Berdasarkan Perpes tersebut, terdapat penggabungan dua unit kerja Eselon I KKP, yakni BPSDMP KP dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP).

“Kami berencana enam Balai Diklat BPSDMP KP ditambah 14 UPT (Unit PelaksanaTeknis) Balitbang KP nantinya dapat menjadi rumah baru bagi penyuluh perikanan. Untuk itu, kami mohon dukungannya dari daerah,” papar Rifky.

Rifky juga mengutarakan harapannya agar sektor perikanan bisa makin tumbuh dan berkembang karena saat ini secara rasio jumlah penyuluh saat ini dirasakan masih kurang, namun tetap harus bisa bekerja meskipun dengan situasi yang tidak ideal.

Sedangkan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aidu Tauhid memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan KKP terkait pengalihan data personel, sarana dan prasarana, serta dokumen penyuluh perikanan tersebut.

Ia berpesan kepada para hadirin yang bertugas memvalidasi data agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. [ant]

Comments

comments