KPK Berharap Medan Jadi Percontohan Aksi Pencegahan Korupsi

@Rayapos | Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Kota Medan dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara terkait aksi pencegahan korupsi terintegrasi.

Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adlinsyah Nasution di Medan, Rabu, mengatakan, program e-planning, e-budgeting, dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kota Medan sudah hampir selesai.

Untuk itu, Kota medan diharapkan dapat dijadikan sebagai ikon sekaligus percontohan oleh daerah lainnya di Sumut, terutama menyangkut PTSP yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

“PTSP yang dikelola oleh BPPT Kota Medan tidak kalah lebih baik dengan daerah lainnya di Indonesia,” katanya pada rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan.

Selain Kota Medan, rapat monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi itu juga melibatkan Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Karo.

Dalam kesempatan itu ia mengatakan, Kota Medan, Karo, Deliserdang, Serdang Bedagai, dan Binjai telah menunjukkan progres yang signifikan terkait dengan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan.

“Meski demikian harus tetap dimonitor sehingga berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumut M Fitriyus mengatakan, rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi itu dilakukan secara online, sehingga seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat terpantau keseluruhnya.

Untuk tahun 2018, ia berharap Sumut menjadi yang terbaik di Indonesia terkait rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tersebut.

“Hal ini dibuktikan dari hasil kinerja BPPT Kota Medan dalam menerapkan PTSP yang diakui terbaik di Indonesia. Dengan kerja dan kemauan keras kita semua, insya Allah Sumut dapat menjadi yang terbaik,” katanya.

Dalam rapat tersebut, tim KPK melakukan monitoring dan evaluasi terkait Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang telah dilakukan selama ini, seperti e-planning, e-budgeting dan pengembangan aplikasi perizinan (PTSP).

Masing-masing kelima kabupaten/kota menjelaskan secara rinci terkait program yang telah dilakukan selama ini.

Jika ada kekurangan, tim KPK memberikan saran dan terus melakukan pendampingan sehingga Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. [ant]

Comments

comments

LEAVE A REPLY