KPK Geledah Ruang Kerja Patrialis Akbar dan Dua Hakim Konstitusi Lainnya

@Rayapos | Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan ruangan kerja hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan dua hakim lainnya. Dari penggeledahan yang dilaksanakan sekitar pukul 02.00 WIB hingga 06.00 WIB tersebut, penyidik KPK mengamankan beberapa berkas.

Juru Bicara Makamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, KPK mengamankan beberapa berkas di ruang kerja Patrialis Akbar dan dua hakim Konstitusi yang termasuk dalam panel perkara judicial review UU 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu I Dewa Gede Palguna dan Manahan Sitompul.

“KPK mengamankan beberapa berkas di ruangan Pak Patrialis, ruangan Pak Palguna, dan ruangan Pak Manahan Sitompul. Mereka sebagai panel perkara 129,” kata Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/17).

Selain itu, dia mengaku tidak mengetahui persis berkas apa saja yang diamankan oleh KPK.

“Saya kurang tahu persis, sekitar lima orang yang datang. Beberapa berkas dibawa, mungkin yang dibawa itu berkas yang dianggap relevan,” ucap dia.

Fajar menolak berspekulasi bahwa kasus ini akan menyeret hakim konstitusi lainnya.

“Tapi kemarin kita mempersilakan KPK kalau membutuhkan keterangan dari hakim lainnya ataupun jajaran pegawai MK. Jadi Mk buka seluas-luasnya akses kepada KPK untuk tuntaskan kasus ini,” jelas Fajar.

Selain menggeledah ruang kerja Patrialis Akbar dan dua hakim konstitusi lainnya, penyidik KPK juga  melakukan penggeledahan di sebuah rumah kantor (rukan) di daerah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penggeledahan tersebut juga dilakukan sejak dini hari.

“Mulai datangnya subuh. Sekitar jam 04.00 WIB,” kata petugas keamanan, Sutrisno, di Komplek Ruko Royal Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (27/1/2017).

Menurut informasi, rukan tersebut ditempati oleh 3 perusahaan yaitu CV Sumber Laut Perkasa, PT Cahaya Sakti Utama dan PT Cahaya Timur Utama.

Patrialis Akbar dan KM diduga penerima disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Patrialis Akbar diduga menerima suap US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura.

Kemudian BHR dan NGF diduga sebagai pemberi suap untuk Patrialis Akbar, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Patrialis Akbar ditangkap di Mal Grand Indonesia bersama seorang wanita. Pria kelahiran 1958 itu diyakini KPK melakukan serangkaian tindakan korupsi untuk mempengaruhi putusan. Tapi Patrialis membantah keras hal itu.

“Demi Allah saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang saja saya nggak pernah. Sekarang saya jadi tersangka. Bagi saya, ini adalah ujian, ujian yang sangat berat,” ujar Patrialis setelah diperiksa KPK pada Jumat (27/1) dini hari tadi.

Comments

comments

LEAVE A REPLY