KPK: Tak Ada Gratifikasi Seks Dalam Kasus Patrialis Akbar

@Rayapos | Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerimaan suap terkait pengujian materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Sebagaimana diketahui, penetapan tersangka mantan politisi PAN ini diawali dengan penangkapan di Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1) bersama seorang wanita.

Selain disangkakan menerima suap, muncul dugaan adanya gratifikasi seks, namun hal itu langsung dibantah oleh KPK. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan pihaknya tetap fokus dengan tindak pidana suap yang dilakukan Patrialis.

“Untuk saat ini tidak ada info itu (gratifikasi seks),” ujar Laode saat ketika konferensi pers, Kamis (26/1) malam.

Bahkan, Laode pun enggan mengomentari hubungan perempuan yang saat penangkapan bersama mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

“Saya rasa itu tidak penting, karena tidak ada kaitannya dengan kasus yang saat ini kita bicarakan. Ini bukan infotainment,” tandas Laode.

Patrialis Akbar ditangkap oleh penyidik KPK atas dugaan penerimaan suap dari Basuki Hariman (BHR), pengusaha importir daging. Pemberian suap dilakukan Basuki melalui Kamaludin, teman Patrialis sebesar USD20 ribu, dan SGD200 ribu.

Sebagai penerima, Patrialis dan Kamaludin disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan Basuki Hariman dan Ng Fenny, selaki pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 6 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.[*]

Comments

comments

LEAVE A REPLY