Barang bukti OTT, uang dolar Singapura. JPNN

@Rayapos | Jakarta – Enam orang penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangkap aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (27/11/2018) tengah malam.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, petugas KPK menyita uang dolar Singapura. Diduga keras, itu uang suap. Namun, kasusnya masih diproses. Enam orang tersebut sudah menginap di KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/11/2018) mengatakan:

“Benar, ada penegak hukum dari pengadilan (yang terjaring OTT KPK).”

Pada Selasa (27/11/2018) sekira pukul 22.00 WIB, tim KPK sudah membawa empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut ke Gedung KPK.

Dari orang-orang yang diamankan dalam OTT tersebut, seorang perempuan juga termasuk di dalamnya.

“Saat ini enam orang masih melakukan pemeriksaan awal (di gedung KPK),” ungkap Basaria Panjaitan.

Namun, Basaria Panjaitan enggan mengungkapkan konstruksi kasus dalam OTT tersebut.

“Nanti diperiksa dulu,” ucap Basaria Panjaitan.

Berdasarkan KUHAP, KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status kelima orang yang diamankan tersebut.

Baca Juga:

Disetujui Bangun Stadion BMW, Total PMD Jakpro Jadi Rp 900 Milliar

PPP: Bukan Karena Ahok, Lulung Dipecat

Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/11) mengatakan:

“Itu terkait dengan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”

Namun, sampai saat ini, Agus belum mau mengungkapkan perkara perdata apa yang membuat sejumlah orang ditangkap oleh KPK.

Termasuk jumlah uang yang berhasil disita dari penangkapan ini.

Pengadilan Negeri Jakarta SelatanSuasana PN Jaksel jelang sidang Aman Abdurrahman. (Foto:Aditia Noviansyah/kumparan)

Tim KPK sudah bekerja sejak Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari untuk mengungkap kasus ini. Sejauh ini, KPK sudah menangkap 6 orang, termasuk seorang panitera.

“Sudah diamankan 6 orang,” tambah dia.

Namun, Agus belum mau merinci siapa saja yang ditangkap dalam OTT itu, termasuk sosok panitera dari pengadilan mana yang turut diamankan.

“KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan,” ucapnya. (*)

BAGIKAN