Petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil kegiatan penindakan di kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dan Surabaya, Jawa Timur, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). (Foto : KOMPAS.com/MOH NADLIR)

@Rayapos | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017.

Tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dala, kasus suap senilai Rp 3,6 miliar itu adalah, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

Keempatnya ditetepkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara dari kegiatan penindakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (4/1/2018).

Saat OTT, petugas KPK mengamankan enam orang dalam OTT. Satu orang diamankan di Surabaya dan lima lainnya diamankan di Hulu Sungai Tengah.

“Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di KPK Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima uang suap adalah Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, sebagai pemberi suap adalah Donny Winoto yang disangkakan melanggar Pasal ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.