Wakil Ketua DPR Fadli Zon

@Rayapos | Jakarta – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengusulkan agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Dia mengatakan, jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Baca juga:

Debat Capres-Cawapres, PSI Usulkan Korupsi Orde Baru Jadi Materi

Spanduk Prabowo-Sandi yang Hina Jokowi Dicopot, Begini Respon Timses

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Saut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Saut tidak memahami mekanisme pembuatan UU.

“Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Fadli menjelaskan, lamanya pembuatan dan pembahasan UU di DPR bukan karena persoalan mau atau tidak mau. Namun, hal itu karena adanya tarikan-tarikan politik dalam pembahasannya.

“Dan tidak semua harus diundangkan. Bayangkan nanti orang harus pakai peci harus diundangkan, harus pakai baju diundangkan. Di negara-negara tertentu mereka sudah habis artinya peraturannya sudah diundangkan semua, rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, ya kan. Kan perlu ada kebebasan. Kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan,” paparnya.

Fadli pun meminta agar Saut tak sembarangan bicara. Apalagi, jika pernyataan yang dikeluarkan tidak sesuai tupoksi.

“Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah jangan ngomong sembarangan gitu,” kata Fadli.

BAGIKAN