Kepala Media Center Prabowo-Sandi, Ariseno Ridhwan. Foto: Instagram

@Rayapos | Jakarta – Kepala Media Center Prabowo-Sandi, Ariseno Ridhwan membenarkan bahwa surat edaran dari Kubu Prabowo-Sandi yang berisi pemboikotan terhadap Metro TV

Surat edaran itu kini beredar di kalangan jurnalis dan media sosial.

Namun Ariseno menegaskan, bahwa surat edaran tersebut hanya untuk kalangan internal dan bukan untuk konsumsi publik.

Ariseno Ridhwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu malam, 25 November 2018 menyatakan:

“Benar. Surat tersebut memang berasal dari kami. Tepatnya dari Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.”

“Tapi surat ini dibuat untuk kalangan internal kami. Dan hanya berlaku bagi internal kami. Bukan untuk konsumsi publik,” sambungnya.

Ini surat edarannya.
Ini surat edarannya.

Ariseno menjelaskan, dokumen yang beredar tersebut merupakan surat resmi dari BPN yang diedarkan kepada seluruh anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Juga kepada partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.

“Jadi itu merupakan legal standing bagi seluruh anggota BPN Prabowo-Sandi terkait aturan komunikasi dengan media massa,” ujarnya.

Dijelaskan, alasannya pihak Prabowo-Sandi menilai penyiaran Metro TV terkesan tidak berimbang dan cenderung tendensius.

Hal ini juga merupakan instruksi langsung dari Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.

“Mereka seperti apa? Silakan tanya ke masyarakat. Selama ini mereka disuguhi tayangan apa terkait pilpres?” katanya.

Dilanjutkan: “Bagi kami, tayangan Metro TV terkesan tidak berimbang dan cenderung tendensius. Sementara mereka menggunakan frekuensi publik dalam siarannya. Frekuensi publik ini milik semua warga negara, jadi objektivitas harus dijaga,” katanya. (*)

BAGIKAN