Contoh penggusuran Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015. Foto: Dok Rayapos

@Rayapos | Jakarta – Janji kampanye Anies Baswedan, dulu, ditagih Kabid Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora. Soal penggusuran.

Nelson mengingatkan, agar Gubernur DKI Anies tak lagi menggusur. Ia menyebut, Anies harus konsisten dengan janji kampanye, dulu. Dia berjanji, tak akan ada lagi penggusuran di Jakarta.

“Pak Anies pernah menyebut tidak boleh ada lagi penggusuran di Jakarta. Karena itu, dia (Anies) harus memastikan tidak terjadi penggusuran paksa,” kata Nelson di Gedung LBH Jakarta, Jakarta, Minggu, (14/10/2018).

Diskusi di Gedung LBH Jakarta, Jakarta, Minggu, (14/10/2018).
Diskusi di Gedung LBH Jakarta, Jakarta, Minggu, (14/10/2018).

Padahal, berdasar data LBH Jakarta, sepanjang Januari sampai September 2018 (bulan lalu) sudah terjadi 79 kali penggusuran.

Nelson menyebut pesan tersebut juga berlaku bagi pihak terkait lainnya.
Sehingga, ia berharap aparat tidak semena-mena saat menggusur bangunan di Jakarta.

“Bukan hanya Anies, tapi pihak lain seperti polisi, tentara, perusahaan lainnya. Bagaimana cara agar mencarikan solusi terbaik,” ujar Nelson.

Nelson mengakui, di masa pemerintahan Anies, jumlah penggusuran di Jakarta sudah berkurang.

Namun, ia menyebut masih ada penggusuran paksa terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang melibatkan aparat dalam eksekusinya.

“Memang angka penggusuran di masa Pak Anies berkurang. Kami mencatat Oktober sampai Desember 2017 ada 12 titik penggusuran,” katanya.

“Namun terhadap PKL masih terjadi. Apalagi ikut menyeret aparat untuk melakukan eksekusi. Ngapain tentara harus ikutan menggusur,” tutur Nelson.

Berdasarkan data dari LBH Jakarta periode Januari-September 2018, penggusuran di Jakarta terjadi di 79 titik.

Jumlah tersebut terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan penggusuran periode Januari-September 2017 yang sebanyak 91 titik.

Baca Juga:

Ceramah Kontroversial Bamukmin, MUI: Hentikan Politisasi Agama

Potensi Konflik Sosial di Pembubaran Paksa Sedekah Laut

Sedekah Laut Dipaksa Bubar, Begini Landasan Hukumnya

79 Penggusuran oleh Anies

LBH Jakarta membeberkan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selama kepemimpinan Gubernur Anies, yaitu dari Januari sampai Sepember 2018, LBH Jakarta mencatat sudah ada 79 penggusuran yang dilakukan.

“Jika dibandingkan periode Januari-September 2017, jumlahnya tidak terlalu berbeda. 91 itu untuk titik penggusuran selama Januari-September 2017. Sedangkan 2018 ini Januari-September itu ada 79 totalnya,” kata Pengacara publik LBH Jakarta Charlie AlBajili di Gedung LBH Jakarta, Minggu, (14/10/2018).

“Jadi walaupun menurun tetapi sebenarnya jumlahnya tidak terlalu signifikan,” tambahnya.

Berdasarkan data LBH, di Jakarta Utara ada 12 titik dengan rincian 3 hunian dan 9 unit usaha.
Jakarta Timur ada 10 titik dengan rincian 3 hunian dan 7 unit usaha.

Jakarta Pusat ada 22 titik dengan rincian 3 hunian dan 19 unit usaha.

Jakarta Barat ada 12 titik dengan rincian 5 hunian dan 7 unit usaha, serta di Jakarta Selatan sejumlah 23 titik dengan rincian 12 hunian dan 11 unit usaha.

“Kita bisa melihat Jaksel menjadi kota administrasi sejauh ini paling banyak melakukan penggusuran terhadap hunian, sedangkan unit usaha di Jakpus sebanyak 19 titik penggusuran,” ujar Charlie.

Charlie menjelaskan, tujuan penggusuran adalah penertiban, masalah IMB, jalur hijau, pelebaran jalan, dan pembangunan taman kota.

LBH Jakarta menyesalkan kebanyakan penggusuran yang dilakukan oleh Anies tidak diberikan solusi sehingga membuat mata pencaharian korban penggusuran hilang.

Sample lokasi penggusuran kata Charlie berada di Karet Bivak, TPU Kapuk Kandang, dan Pasar Poncol.

“Kita bisa lihat di 2018 ada 61 kasus dari 79 yang dilakukan tanpa solusi kepada korban penggusuran warga terdampak dan juga terdapat kasus yang mengakibatkan hilangnya rumah dan juga mata pencaharian dari warga terdampak,” ungkap Charlie.

Lebih lanjut Charlie menjelaskan selama Anies memimpin di 2017, yaitu periode 16 September-31 Desember sudah ada 12 titik yang digusur.

Jumlah tersebut memang lebih sedikit daripada gubernur sebelumnya yaitu Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

“Kita bisa melihat ada 25 titik penggusuran di periode awal (Ahok). Adapun di masa Djarot yaitu cukup besar 73 titik penggusuran dan di masa Anies itu 12 titik penggusuran,” tutur Charlie.

Berikut ini rincian penggusuran berdasarkan data LBH Jakarta, dijelaskan Charlie.

Selama 2017 terjadi 110 penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha. Jumlah korban 1.171 keluarga dan 1.732 unit.

Januari-September 2018 terjadi 79 penggusuran. Jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Ini era Anies.

“Penelitian ini menemukan bahwa jumlah titik dan korban penggusuran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,” kata Charlie.

Mayoritas penggusuran di Jakarta dinilai melanggar HAM. Pelanggaran didominasi karena tidak ada musyawarah dengan warga sebelum penggusuran.

“Pada 2017, 80 persen penggusuran hunian dilakukan sepihak. Sedangkan pada Januari-September 2018 terjadi 81 persen penggusuran sepihak tanpa ada musyawarah,” imbuh Charlie.

Charlie menganggap cara penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI dikategorikan menjadi pelanggaran HAM berat menurut Komisi HAM PBB pada 1993.

Apalagi menurut Charlie penggusuran yang tanpa solusi mengakibatkan munculnya tunawisma dan pengangguran.

Charlie menuturkan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI masih dilakukan dengan pengerahan aparat yang berlebihan, termasuk melibatkan TNI dan Polri.

“Penggusuran melibatkan TNI dan Polri yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang. Hasilnya banyak kasus penggusuran yang dilakukan dengan kekerasan maupun perampasan harta benda pribadi,” tambah Charlie.

LBH Jakarta menyarankan Pemprov DKI merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa.

Charlie menjelaskan langkah itu bisa dimulai dengan mengatur regulasi yang sesuai standar HAM.

“Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengevaluasi beberapa peraturan yang jamak digunakan yang mendasari penggusuran paksa yaitu Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Pergub DKI Jakarta Nomor 207 tahun 2017 tentang penertiban penggunaan lahan tanpa izin yang berhak,” tutur Charlie. (*)